JAKARTA // MSN,
Pemerintah tengah gencar mensosialisasikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP), yang digadang-gadang menjadi solusi untuk mengatasi backlog perumahan sekaligus mendukung Program 3 Juta Rumah.
Bahkan, Menteri PKP Maruarar Sirait, turun langsung, menghadiri acara sosialisasi bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Minggu. (7/9/2025)
Namun, di tengah euforia itu, pengamat perumahan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar justru melontarkan kritik pedas. Menurutnya, program ini berisiko salah sasaran dan tidak akan mampu menyelesaikan masalah perumahan rakyat yang sebenarnya.
Miskonsepsi Fatal
Jehansyah berpendapat, gagasan menyamakan bisnis properti dengan usaha UMKM lainnya adalah sebuah miskonsepsi fatal. "Yang membuat sejumlah pihak optimistis dan girang karena ada 'stempel' program pemerintah sebagai payungnya. Padahal bisnis properti itu tidak semudah UMKM yang produksi tahu tempe atau usaha mebel misalnya," tegasnya kepada Awak media yang bertugas, pada Senin (8/9/2025).
Menurutnya, KUR Perumahan, yang secara alami berpegang pada prinsip kehati-hatian perbankan (prinsip prudensial), justru akan menutup akses bagi pengusaha kecil.
Hanya pengembang besar dengan aset tanah atau modal besar yang memiliki jaminan kuat untuk lolos verifikasi bank. Jehansyah juga memperingatkan adanya potensi malpraktik pemberian kredit.
Ia meminta agar Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pengawasan ketat, karena ada risiko bank mengabaikan prinsip prudensial demi mengejar target "atas nama program 3 juta rumah".
Bukan Sekadar Kredit, Tapi Sistem yang Melembaga
Lebih dari sekadar skema pembiayaan, Jehansyah menegaskan bahwa persoalan perumahan rakyat jauh lebih kompleks. Proses penyiapan lahan yang panjang, seperti status tanah, peruntukan tata ruang, Analisisi Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dan perizinan, tidak bisa disederhanakan begitu saja.
Ditambah lagi, keberhasilan sebuah proyek sangat ditentukan oleh lokasi, akses transportasi, dan kelengkapan fasilitas yang merupakan faktor-faktor yang sulit dijamin hanya dengan kucuran dana.
"Program public housing akan berhasil hanya jika terencana, melembaga dan memiliki sistem delivery yang baik," ujar Jehansyah.
Sebagai perbandingan, Jehansyah menyoroti keberhasilan Singapura dengan Housing & Development Board (HDB). HDB adalah contoh sempurna public housing yang dikelola pemerintah. Proyek hunian mereka bukan sekadar bangunan, melainkan sebuah instrumen sosial.
Salah satu kunci suksesnya adalah konsep hunian tanpa diskriminasi. Model ini berhasil membangun masyarakat moderen yang peduli, tanpa memandang suku, agama, ras, atau status sosial-ekonomi.
Apartemen sewa dan hunian publik HDB tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menumbuhkan rasa persatuan dan kebangsaan, serta menciptakan keadilan sosial. Sementara di Indonesia, banyak catatan kegagalan.
Jehansyah menyebut satu di antaranya adalah program rumah susun, baik itu Rusunawa yang membebani negara maupun Rusunami yang salah sasaran.
"Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan parah antara janji populis dan implementasi yang bersistem," cetusnya. Dengan kritik ini, Jehansyah berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada sisi finansial.
"Untuk bisa menanggulangi backlog perumahan secara signifikan, Indonesia membutuhkan lembaga yang memiliki kapabilitas tinggi, perencanaan matang, dan sistem delivery yang terlembaga, meniru keberhasilan Singapura," tuntas Jehansyah.(Red/Tim)
.jpg)
