ACEH TIMUR//MSN,
Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin Aceh (FPRM) T.Nasruddin, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memanggil dan memeriksa Kepala SDN Teupin Raya Kec Julok , Kab Aceh Timur, terkait dugaan melanggar aturan P2SP, pada Rabu.(9/9/2026)
"Desakan mencuat menyusul adanya informasi dari kalangan tokoh yang mengaku terlibat dalam musyawarah (P2SP) pelaksanaan program revitalisasi di SDN Teupin Raya, menduga terdapat hal yang perlu diklarifikasi, khususnya pengelolaan dan keterlibatan para pihak yang mengaku tercantum nama dalam struktur,"Ujar Nasdin.
Ia juga menyampaikan adanya dugaan bahwa Kepala Sekolah turut menentukan atau melakukan lobi secara langsung terkait tenaga kepala tukang maupun harga material yang digunakan dalam pekerjaan revitalisasi,sementara juknis P2SP tidak gunakan sepenuhnya.
Informasi yang diperoleh awak media pada, Rabu (9/9/2026), terdapat dugaan bahwasanya pengelolaan, pekerjaan lebih banyak dikendalikan oleh oknum kepala sekolah, sedangkan pihak lainnya, diduga sebagai formalitas administrasi pelaksanaan proyek
Namun, seluruh informasi atas dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi serta pembuktian lebih lanjut dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan.
Karena itu, APH dinilai perlu melakukan penelusuran secara objektif guna untuk memastikan apakah pelaksanaan proyek telah sesuai dengan ketentuan (P2SP). dan Siapa saja yang seharusnya terlibat.
Sejumlah pihak berharap pemeriksaan nantinya dapat mencakup mekanisme pengadaan material, penetapan harga, penggunaan anggaran, pembagian tugas tim swakelola, serta keterlibatan komite dan unsur lainnya dalam pelaksanaan proyek revitalisasi di SDN Teupin Raya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kepala Sekolah SDN Teupin belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai dugaan tersebut.
Berita ini masih bersifat konfirmasi awal dan terbuka terhadap hak jawab serta klarifikasi dari pihak kepala sekolah maupun instansi dinas terkait.
(M.Alimin)
