ACEH TIMUR//MSN.
Dunia pendidikan di Kabupaten Aceh Timur mendadak geger. Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) di wilayah pedalaman berinisial S secara mengejutkan membuka suara ke publik. Ia membeberkan adanya dugaan tekanan dan permintaan ‘jatah’ atau fee oleh oknum pejabat dinas terkait atas alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026.
Ironisnya, sekolah yang dipimpin oleh S ini terletak di area terpencil di tengah kepungan perkebunan kelapa sawit. Kondisi infrastruktur sekolah tersebut sebenarnya sudah lama memprihatinkan dan sangat membutuhkan perbaikan demi kenyamanan belajar anak-anak di wilayah pedalaman, Kamis 5 Nov 2026.
Menurut keterangan S, proyek revitalisasi sekolah yang seharusnya dikelola secara swakelola penuh oleh pihak sekolah ini justru dijadikan ladang keuntungan pribadi oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berdasarkan isu awal yang beredar di lapangan, oknum pejabat dinas tersebut disinyalir nekat meminta potongan hingga 10 persen dari total nilai anggaran proyek revitalisasi sesaat setelah dana dicairkan.
"Kami di pedalaman berjuang dengan keterbatasan akses, namun saat bantuan untuk anak-anak didik kami turun, justru ada oknum yang tega meminta jatah potongan sampai sepuluh persen. Ini sangat menjepit posisi kami sebagai kepala sekolah," ungkap S dengan nada kecewa kepada awak media.
Langkah berani Kepala Sekolah berinisial S ini langsung memicu gelombang dukungan. Para Pegiat sosial turun tangan untuk mengusut kejanggalan ini dan mendapat apresiasi besar dari masyarakat dan pemerhati pendidikan di Aceh. Pengawas sekolah didesak untuk terus maju dan tidak gentar menghadapi tekanan dari pihak manapun demi menyelamatkan masa depan pendidikan di pedalaman Aceh Timur.
Sementara,hasil penelusuran awak media ini dari berbagai sumber informasi, S kerap berkomunikasi dengan oknum dinas sekolah dasar di dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Aceh Timur, berinisial R diduga sebagai pihak koordinator jalur serah terima free proyek revitalisasi dari ratusan kepala sekolah penerima bantuan revitalisasi sekolah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media dari berbagai sumber, S diketahui intens berkomunikasi dengan seorang oknum Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur berinisial R. Oknum R diduga kuat bertindak sebagai koordinator untuk menampung fee proyek revitalisasi dari ratusan kepala sekolah penerima bantuan. Namun, terkait hal tersebut, Plt Kadis Pendidikan Aceh Timur memilih bungkam saat dikonfirmasi oleh awak media.
Menanggapi gelombang polemik ini, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) anti korupsi paling berpengaruh di Provinsi Aceh mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan. ketua forum Peduli Rakyat Miskin Aceh (FPRM) Aceh, Nasruddin, bersama Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), menegaskan bahwa dugaan pemotongan anggaran Proyek Revitalisasi sekolah di wilayah pedalaman Aceh Timur adalah kejahatan serius yang merampas hak belajar anak-anak di daerah perkebunan.
Senada hal tersebut, di ungkapkan, Askhalani selaku Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Juga menyuarakan desakan terhadap Aparat Penegak Hukum agar alokasi dana proyek revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026 ini khususnya di kabupaten Aceh harus diaudit secara menyeluruh guna membersihkan institusi pendidikan dari jeratan oknum predator uang rakyat."Ujar ,Askhalani
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih terus berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Aceh Timur guna mendapatkan klarifikasi berimbang terkait tuduhan miring yang diarahkan kepada oknum pejabatnya tersebut.
(M.Alimin)
