Sungai Penuh// MSN, Kedatangan Gubernur Jambi, Al Haris, ke Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dalam rangka menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Sungai Penuh ke-18 pada 8 November dan HUT Kabupaten Kerinci pada 9 November 2026, tampaknya bakal diwarnai aksi unjuk rasa.
LSM Petisi Sakti bersama gabungan aktivis dari Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci berencana menggelar aksi damai sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pembangunan dan pemerataan alokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jambi untuk kedua daerah tersebut.
Ketua LSM Petisi Sakti, Indra Kumano, saat dikonfirmasi membenarkan rencana aksi tersebut.
"Benar, kami dari LSM Petisi Sakti bersama gabungan aktivis Kerinci akan mengadakan aksi damai penolakan kedatangan Gubernur Jambi, Al Haris. Karena kami merasa Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dianaktirikan terkait anggaran dari Pemerintah Provinsi Jambi untuk kedua daerah ini," ungkapnya.
Berdasarkan informasi dalam poster ajakan aksi, kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada 7–10 November 2026, dengan sejumlah titik aksi, termasuk di Kantor DPRD Kota Sungai Penuh dan Kantor DPRD Kabupaten Kerinci.
Dalam tuntutannya, massa meminta Gubernur Jambi memberikan penjelasan terbuka mengenai realisasi pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir, persentase alokasi anggaran untuk Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, serta perhatian pemerintah provinsi terhadap penanganan kebakaran hutan dan kabut asap maupun pengembangan sektor pariwisata.
Aksi tersebut diklaim sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang menginginkan pemerataan pembangunan dan perhatian yang lebih proporsional dari pemerintah provinsi.
Para aktivis berharap pemerintah tidak hanya menjadikan momentum peringatan hari jadi kedua daerah sebagai agenda seremonial, tetapi juga memberikan penjelasan konkret mengenai kebijakan anggaran dan pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Gubernur Jambi maupun Pemerintah Provinsi Jambi terkait tudingan ketimpangan alokasi anggaran yang disampaikan pihak aktivis tersebut.
(Rama)
