SUMATERA UTARA //MSN,
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu program strategis pemerintah kembali menjadi sorotan. Kali ini, kritik datang dari Koordinator MBG Watch, Wahyudi Askar, yang memaparkan sejumlah data mengenai struktur pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam paparannya, Askar menyebut terdapat tiga lembaga yang mendominasi pengelolaan dapur SPPG di Indonesia, yakni Yayasan Polri, Muhammadiyah, dan TNI Angkatan Darat. Menurutnya, skala pengelolaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsentrasi pengelolaan program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
Askar menyebut Yayasan Polri mengelola sekitar 1.415 dapur dari target 1.500 dapur. Sementara Muhammadiyah disebut mengoperasikan 105 dapur dengan sekitar 150 dapur lainnya masih dalam tahap pembangunan. Adapun TNI AD disebut mengelola 74 dapur aktif dari target 88 dapur.
Menurut Askar, besarnya jumlah dapur yang dikelola tiga institusi tersebut menjadikan mereka aktor dominan dalam pelaksanaan program MBG secara nasional.
Ia juga mengungkapkan bahwa Yayasan Polri disebut melayani sekitar 3,5 juta penerima manfaat dan menyerap sekitar 70.700 tenaga kerja, sedangkan TNI AD disebut telah melatih sekitar 33.000 prajurit untuk mendukung operasional dapur SPPG.
Soroti Dugaan Ketimpangan Pengelolaan
Dalam pemaparannya, Askar mengkritisi pola pengelolaan program yang menurutnya lebih banyak melibatkan vendor atau pengelola berskala besar dibandingkan sekolah, koperasi maupun komunitas lokal.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi program MBG.
Ia menyebut kelompok yang memperoleh manfaat terbesar adalah pengelola dapur dalam skala besar yang memiliki kapasitas menjalankan SPPG, sedangkan relawan dan pelaksana di lapangan dinilai belum memperoleh manfaat ekonomi yang sebanding.
Askar juga berpendapat bahwa apabila pengelolaan diserahkan kepada sekolah atau komunitas lokal, maka distribusi anggaran dinilai akan lebih tersebar dan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Pertanyakan Transparansi Anggaran
Selain struktur pengelolaan, Askar juga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran, khususnya terkait harga bahan pangan.
Ia mencontohkan adanya informasi mengenai harga telur dalam pengadaan yang disebut mencapai lebih dari Rp30.000 per kilogram, sementara menurutnya harga pasar berada di bawah angka tersebut.
Meski demikian, klaim tersebut memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui audit maupun klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Askar juga mempertanyakan selisih antara estimasi biaya konsumsi yang menurutnya berkisar Rp5.000–Rp7.000 per anak dibandingkan anggaran yang disebut berada pada kisaran Rp15.000–Rp20.000 per porsi.
Menurutnya, selisih tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Dorong Pengawasan Terbuka
Askar menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan ditujukan untuk menolak Program Makan Bergizi Gratis, melainkan mendorong agar pelaksanaannya berlangsung secara transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap pengawasan publik.
Ia berharap pemerintah memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai mekanisme penunjukan pengelola dapur SPPG, struktur biaya, proses pengadaan bahan pangan, serta sistem pengawasan penggunaan anggaran negara.
Hingga rilis ini disusun, pernyataan yang disampaikan merupakan pandangan dan kritik dari Koordinator MBG Watch, Wahyudi Askar. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN), Yayasan Polri, Muhammadiyah, TNI Angkatan Darat, maupun pihak-pihak terkait lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(Red/Tim)
