MEDAN //MSN,
Kekecewaan masyarakat terhadap kondisi infrastruktur yang tak kunjung diperbaiki memuncak. Ratusan warga Kabupaten Asahan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (23/6/2026), menuntut realisasi janji perbaikan Jalan Lintas Provinsi yang melintasi Desa Silau Baru, Kecamatan Silau Laut, hingga Kecamatan Air Joman.
Dengan membawa spanduk dan poster bernada protes, massa menyuarakan keresahan yang selama bertahun-tahun mereka rasakan akibat rusaknya akses jalan utama yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat. Salah satu spanduk yang paling menyita perhatian bertuliskan, "Jalan Hancur, Kesejahteraan Rakyat Terkubur."
Aksi tersebut menjadi gambaran nyata akumulasi kekecewaan warga terhadap pemerintah yang dinilai lamban menangani persoalan infrastruktur. Jalan yang rusak parah disebut telah menghambat mobilitas warga, memperlambat distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Suasana aksi sempat memanas ketika sejumlah peserta menyampaikan kesaksian terkait dampak buruk kondisi jalan yang mereka alami.
"Keluarga kami mati akibat jalan rusak. Siapa yang bertanggung jawab? Kami menuntut janji Gubernur Sumut Bobby Surya!", teriak salah seorang peserta aksi yang langsung disambut sorakan massa.
.jpg)
Bagi warga, persoalan ini bukan lagi sekadar soal kenyamanan berkendara. Mereka menilai kerusakan jalan telah berkembang menjadi persoalan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan tindakan segera dari pemerintah.
Massa juga menyoroti janji-janji pembangunan infrastruktur yang disampaikan saat masa kampanye. Namun hingga pertengahan tahun 2026, warga mengaku belum melihat adanya perbaikan signifikan di ruas jalan yang mereka perjuangkan.
Sorotan publik semakin menguat mengingat Wakil Gubernur Sumatera Utara pernah menjabat sebagai Bupati Asahan. Fakta tersebut membuat masyarakat mempertanyakan sejauh mana komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur di daerah yang sangat dikenal oleh pimpinan daerah tersebut.
Dalam orasinya, massa mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tidak lagi sekadar memberikan janji dan pernyataan normatif. Mereka meminta kepastian waktu pelaksanaan proyek perbaikan serta transparansi terkait anggaran dan tahapan pengerjaan.
Warga menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari pemerintah. Mereka menilai akses jalan yang layak merupakan hak dasar masyarakat sekaligus faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait tuntutan warga Asahan tersebut. Publik kini menunggu apakah suara masyarakat akan segera dijawab dengan tindakan nyata, atau kembali menjadi deretan aspirasi yang menguap tanpa kepastian.
(Red/Tim)
