Jakarta //MSN,
Sinyal kuat dari Istana terkait peluang masuknya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, ke dalam Kabinet Merah Putih memunculkan pertanyaan besar di tengah publik: apakah ini bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kaum pekerja atau sekadar strategi politik meredam gelombang kritik buruh?
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, pada Sabtu (6/6/2026) mengindikasikan bahwa Said Iqbal berpeluang mengisi posisi strategis yang berkaitan dengan bidang yang selama ini menjadi fokus perjuangannya. Meski belum menyebut jabatan secara spesifik, pernyataan tersebut langsung menyita perhatian kalangan pekerja, serikat buruh, pelaku industri, hingga pengamat politik.
Selama ini, Said Iqbal dikenal sebagai figur yang kerap berada di garis depan berbagai aksi protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan pekerja. Mulai dari polemik upah minimum, Undang-Undang Cipta Kerja, sistem outsourcing, hingga jaminan sosial tenaga kerja, namanya identik dengan tekanan publik terhadap penguasa demi memperjuangkan kepentingan buruh.
Karena itu, peluang masuknya Said Iqbal ke dalam kabinet memunculkan dua pandangan berbeda. Di satu sisi, kehadirannya dapat menjadi harapan baru bagi jutaan pekerja agar suara buruh benar-benar terwakili dalam pengambilan keputusan negara. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa bergabungnya tokoh oposisi buruh ke dalam pemerintahan justru dapat mengurangi daya kritis gerakan pekerja yang selama ini menjadi penyeimbang kekuasaan.
Publik kini menunggu langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan komposisi akhir Kabinet Merah Putih. Jika benar ditunjuk, Said Iqbal akan menghadapi ujian besar: membuktikan bahwa keterlibatannya di pemerintahan bukan sekadar simbol politik, melainkan mampu melahirkan kebijakan konkret yang meningkatkan kesejahteraan pekerja dan melindungi hak-hak buruh di tengah tantangan ekonomi nasional.
Pada akhirnya, yang menjadi ukuran bukanlah kursi jabatan yang diperoleh, melainkan sejauh mana kehadiran tokoh buruh di dalam kabinet mampu mengubah nasib pekerja Indonesia yang selama ini masih bergulat dengan persoalan upah, kepastian kerja, dan perlindungan sosial. Buruh tidak membutuhkan representasi simbolik semata, tetapi hasil nyata yang dapat dirasakan langsung di lapangan.
(Red/Tim)
