Tanah Karo //MSN,
Gubernur Sumatera Utara, , melontarkan ultimatum keras kepada Pemerintah Kabupaten Karo terkait maraknya dugaan pungutan liar (pungli) di kawasan wisata pemandian air panas Sidebuk-debuk. Bobby menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap mengambil alih penyelesaian persoalan tersebut apabila Pemkab Karo dinilai tidak mampu bertindak tegas.
Pernyataan itu muncul setelah viralnya video seorang wisatawan yang mengeluhkan adanya pungutan ganda saat hendak memasuki kawasan wisata Sidebuk-debuk. Dalam video yang beredar luas di media sosial, wisatawan tersebut mempertanyakan praktik pembayaran berulang yang dinilai membebani pengunjung dan mencederai semangat pelayanan pariwisata.
"Tak merdeka kalau dua kali bayar," ucap wisatawan tersebut dalam rekaman yang menuai beragam reaksi publik.
Fenomena dugaan pungutan liar di kawasan wisata Sidebuk-debuk sebenarnya bukan persoalan baru. Keluhan serupa telah berulang kali disampaikan wisatawan dalam beberapa tahun terakhir. Praktik pembayaran berlapis yang tidak transparan dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan destinasi wisata unggulan Kabupaten Karo.
Menanggapi hal tersebut, Bobby mengaku telah menginstruksikan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mencermati persoalan tersebut secara serius. Menurutnya, kenyamanan wisatawan tidak boleh dikorbankan oleh praktik-praktik yang berpotensi melanggar aturan dan merusak citra daerah.
"Saya sudah sampaikan sama jajaran di Pemprov, kalau Pemkab tidak bisa selesaikan biar kami selesaikan," tegas Bobby saat berada di Kabupaten Samosir.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak akan mentolerir adanya praktik pungutan yang tidak memiliki dasar hukum jelas di kawasan wisata. Terlebih, sektor pariwisata merupakan salah satu wajah daerah yang berpengaruh langsung terhadap kepercayaan wisatawan dan iklim investasi.
Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo, Juni Antomi Kemit, belum memberikan keterangan resmi terkait viralnya dugaan pungli tersebut. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon maupun pesan singkat belum mendapatkan respons.
Publik kini menanti langkah konkret Pemerintah Kabupaten Karo dalam menertibkan seluruh bentuk pungutan yang tidak transparan di kawasan wisata Sidebuk-debuk. Jika benar terdapat praktik pungli yang berlangsung selama ini, maka penindakan tidak cukup hanya sebatas evaluasi administratif, melainkan harus diikuti dengan penelusuran terhadap pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari pungutan tersebut.
Persoalan ini bukan semata tentang tiket masuk, tetapi menyangkut tata kelola pariwisata, perlindungan konsumen, dan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Apabila dibiarkan berlarut, dugaan pungli di destinasi wisata unggulan tersebut berpotensi menjadi preseden buruk bagi citra pariwisata Sumatera Utara secara keseluruhan.
(Red/Tim)
