MEDAN // MSN,
Operasi penindakan yang dilakukan Polisi Militer TNI Angkatan Laut di wilayah Belawan membuka dua sisi sekaligus: ketegasan aparat dalam memberantas kejahatan jalanan, namun juga memunculkan sorotan serius soal aspek hak asasi manusia (HAM).
Kepala Dinas Penerangan Komando Daerah Militer I, Wahyu Kurniawan, mengonfirmasi bahwa satu terduga pelaku begal dan pencurian, Wahyu Pratama alias “Simonyong”, saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit TNI AL Dr Komang Makes.
Menurut penjelasan resmi, yang bersangkutan mengalami luka setelah melompat ke sungai saat proses penangkapan berlangsung. Pihak TNI AL menegaskan tidak ada tindakan kekerasan dalam proses tersebut. “Ditangkap dari sungai, tidak ada kekerasan,” tegas Wahyu.
21 Orang Diamankan, Beragam Kasus Terbongkar
Dalam operasi yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir, total 21 warga sipil diamankan dengan berbagai dugaan tindak pidana, mulai dari begal, pencurian, tawuran hingga narkotika.
Barang bukti yang disita pun beragam dan mencerminkan tingkat kerawanan yang tinggi:
- Senjata tajam (pisau, celurit).
- Airsoft gun dan amunisi.
- Narkotika jenis sabu.
- Uang tunai hingga belasan juta rupiah.
- Alat-alat yang diduga digunakan dalam aksi kriminal.
Seluruh terduga pelaku telah diserahkan ke Polres Pelabuhan Belawan dan jajaran polsek untuk proses hukum lebih lanjut.
Respons Cepat vs Prosedur Hukum
Pihak TNI AL menyebut langkah cepat dilakukan sebagai respons atas laporan masyarakat terkait maraknya aksi begal di kawasan Belawan.
“Kalau menunggu prosedur, pelaku bisa kabur. Kita amankan dulu, lalu diserahkan ke polisi,” ujar Kadispen. Langkah ini disebut sebagai bagian dari sinergi TNI–Polri dalam menjaga keamanan wilayah.
Sorotan HAM: Banyak Pelaku Masih Muda
Di sisi lain, operasi ini juga memantik perhatian dari berbagai pihak, termasuk aktivis HAM. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan sebelumnya menyoroti adanya warga sipil yang dirawat pasca penangkapan.
Selain itu, fakta bahwa sejumlah terduga pelaku masih di bawah umur dan berstatus pelajar menjadi alarm serius bagi kondisi sosial di wilayah tersebut.
Sekretaris DPW Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI ) Sumut, Bung Joe Sidjabat, mengapresiasi ketegasan aparat, namun mengingatkan pentingnya pendekatan yang tetap menjunjung HAM.
Antara Ketegasan dan Keadilan
Operasi ini mengirim pesan keras: kejahatan jalanan di Belawan tidak akan ditoleransi. Namun di saat yang sama, publik kini menuntut transparansi—apakah seluruh proses penindakan telah sesuai prosedur dan menghormati hak-hak warga sipil.
Di tengah meningkatnya kriminalitas, pertanyaan krusial pun muncul:
Seberapa jauh negara boleh bertindak tegas tanpa melanggar batas kemanusiaan?
Kasus ini dipastikan masih akan menjadi sorotan, seiring proses hukum berjalan dan desakan publik terhadap akuntabilitas aparat semakin menguat.(Red/Tim)
