Medan //MSN,
Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun ini bukan sekadar sepi—ia nyaris tak terdengar. Di tengah sunyinya gaung pendidikan, publik justru disuguhi kontras mencolok: perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) yang meriah, masif, dan penuh panggung kekuasaan.
Fenomena ini memantik kritik keras. Pemerintah dinilai menunjukkan prioritas yang timpang—gencar hadir dalam seremoni buruh, namun abai ketika berbicara soal masa depan pendidikan bangsa.
Momentum Hardiknas yang seharusnya menjadi ruang evaluasi besar—mulai dari kualitas guru, ketimpangan fasilitas, hingga arah kebijakan pendidikan—justru lewat tanpa substansi.
Tak ada gebrakan, tak ada forum besar, tak ada sinyal kuat bahwa pendidikan sedang diperjuangkan secara serius.
“Ini bukan sekadar ironi, ini alarm bahaya. Pendidikan seperti diletakkan di bangku cadangan, sementara panggung utama diberikan pada agenda lain,” tegas Bung Joe Sidjabat bersama timnya, berdasarkan amatan terhadap dinamika kebijakan publik di Medan.
Ia menilai, minimnya gaung Hardiknas mencerminkan lemahnya political will pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mendasar pendidikan.
Foto: Tim dan Pimpinan Media melakukan kunjungan kerja di berbagai daerah mengamati dan serta mendapatkan informasi berdasarkan fakta diberbagai lembaga pemerintahan dan lembaga swasta termasuk informasi pendidikan di daerah Sumatera Utara.
Ketimpangan akses, kesejahteraan guru yang belum merata, hingga kualitas pembelajaran yang stagnan—semuanya seolah tak menjadi prioritas.
Lebih tajam lagi, kritik diarahkan pada gaya komunikasi pemerintah yang dianggap sibuk membangun citra ketimbang menyentuh akar persoalan.
May Day dijalankan dengan mobilisasi besar dan kehadiran elite, membuktikan bahwa negara sebenarnya mampu mengelola agenda publik secara maksimal—jika memang dianggap penting.
“Kalau untuk buruh bisa total, kenapa untuk pendidikan tidak? Ini bukan soal seremoni, ini soal keberpihakan. Pendidikan itu fondasi bangsa, bukan pelengkap,” lanjutnya dengan nada tegas.
Sebagai jurnalis sekaligus pemerhati pendidikan, Bung Joe mendesak pemerintah berhenti menjadikan Hardiknas sebagai rutinitas simbolik tahunan yang kosong makna.
Ia menuntut langkah konkret—mulai dari dialog terbuka lintas pemangku kepentingan hingga kebijakan yang benar-benar menyasar masalah inti.
Sunyinya Hardiknas tahun ini bukan sekadar kelalaian, melainkan sinyal keras: pendidikan belum ditempatkan sebagai prioritas utama.
Jika dibiarkan, bukan hanya kualitas pendidikan yang merosot—masa depan generasi bangsa pun dipertaruhkan.(Red/Tim)

.jpg)