Jakarta //MSN,
Kasus yang dialami Hendrik Irawan, mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG), memunculkan dua sudut pandang yang sama-sama layak dipahami.
Di satu sisi, Hendrik merasa tidak bersalah. Ia menyebut angka Rp6 juta per hari berdasarkan juknis program yang memang menjelaskan adanya insentif bagi mitra, Selasa.(24/3/26)
Dari sudut pandangnya, apa yang disampaikan adalah bagian dari transparansi, bahkan bisa jadi bentuk kebanggaan terhadap program yang ia jalani.
Namun di sisi lain, reaksi publik juga tidak bisa diabaikan.
Banyak warganet menilai cara penyampaiannya—melalui video joget—terasa kurang tepat, apalagi ketika dikaitkan dengan program pemerintah yang menyentuh isu sensitif seperti bantuan dan kesejahteraan masyarakat. Bagi sebagian orang, ini menimbulkan kesan yang kurang empati, bahkan memicu kecemburuan sosial.
Di titik ini, sebenarnya yang berbenturan bukan hanya fakta, tapi juga persepsi.
Hendrik berbicara dari sisi aturan dan pengalaman pribadi. Sementara netizen merespons dari sisi rasa dan sudut pandang sosial.
Lalu soal pelaporan ke polisi, itu juga menjadi bagian lain dari cerita.
Hendrik merasa dirugikan oleh unggahan ulang tanpa izin dan komentar yang dianggap menghina. Dan secara hukum, itu memang ada batasannya.
Namun publik pun melihat bahwa ketika sebuah konten sudah masuk ke ruang digital, maka kritik—selama masih dalam batas wajar—adalah hal yang tidak bisa dihindari.
Akhirnya, ini menjadi pengingat untuk semua.
Bagi kreator, cara menyampaikan pesan sama pentingnya dengan isi pesan itu sendiri.
Dan bagi netizen, menyampaikan kritik tetap perlu dijaga agar tidak berubah menjadi serangan personal.
Karena di ruang publik, yang dibutuhkan bukan hanya keberanian untuk bicara, tapi juga kebijaksanaan untuk menanggapi.
(Red/Tim)
