Siborongborong//MSN,
Perkampungan Pemuda HKBP Jetun Silangit, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, menjadi saksi terselenggaranya Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro pada Jumat,( 25/07/ 2025).
Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., bersama Ketua Dekranasda Tapanuli Utara Ny. Neny Angelina JTP Hutabarat br. Purba, serta turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Maman Abdurrahman, Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Agtas, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dapil Sumut II Lamhot Sinaga, Bupati Toba Effendi Napitupulu, para pejabat kementerian/lembaga terkait, dan ratusan pelaku UMKM.
Dalam sambutannya, Bupati Tapanuli Utara Dr. JTP Hutabarat menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan untuk menjadi tuan rumah festival ini. “Festival ini menjadi momentum penting untuk mendukung para pelaku UMKM di Tapanuli Utara agar semakin legal, terlindungi, dan berdaya saing. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen mendukung penuh program kemudahan perizinan, pendampingan, hingga penguatan pasar untuk UMKM. Sinergi lintas kementerian, DPR RI, dan semua pihak adalah kunci agar UMKM naik kelas dan sejahtera,” ungkapnya.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dalam sambutannya mengungkapkan rasa terima kasih kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga yang telah menginisiasi kegiatan ini. “Terima kasih kepada Bapak Menteri UMKM, Menteri Hukum, Bupati Taput, Bupati Toba, dan semua pihak yang sudah mendukung festival ini. Pemprov Sumut akan terus mendukung penguatan UMKM, termasuk membantu cicilan modal usaha selama satu tahun untuk empat pelaku usaha terpilih,” ujar Gubernur Bobby.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menjelaskan bahwa festival ini adalah tindak lanjut dari rapat Komisi VII DPR RI bersama Kementerian UMKM. “UMKM harus naik kelas, memiliki legalitas, dan perlindungan hukum. Karena itu, Komisi VII bersama Kementerian UMKM dan Kementerian Hukum berkomitmen terus berkolaborasi agar pelaku UMKM semakin bermutu dan berdaya,” tegas Lamhot.
Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas juga menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi UMKM, terutama terkait merek, izin usaha, dan legalitas produk. “Kementerian Hukum siap membantu mempermudah pendaftaran merek, perlindungan kekayaan intelektual, dan memastikan para pelaku UMKM terhindar dari sengketa usaha. Ini bentuk nyata keberpihakan negara untuk UMKM,” tegas Menteri Hukum.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa program ini menjadi bukti kuatnya kolaborasi antarlembaga. “Kolaborasi antara Kementerian UMKM, Komisi VII DPR RI, Kementerian Hukum, hingga Kongres Advokat Indonesia adalah bukti nyata komitmen melindungi pelaku UMKM. Saya berharap semangat kolaborasi ini terus dioptimalkan dengan mematahkan ego sektoral demi UMKM yang semakin maju,” jelas Menteri Maman.
Sebagai wujud nyata sinergi, pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman dengan Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) Kementerian Hukum dan HAM. Kerja sama ini diharapkan semakin memperkuat percepatan legalisasi, perlindungan merek, dan pendampingan hukum bagi UMKM di seluruh Indonesia.
Festival UMKM “Legal, Terlindungi, Berdaya” telah berjalan di berbagai daerah selama empat bulan terakhir, mendorong percepatan izin usaha, sertifikasi halal, perlindungan kekayaan intelektual, hingga edukasi hukum bagi para pelaku usaha mikro.
Melalui festival ini, diharapkan para pelaku UMKM di Tapanuli Utara semakin siap bersaing, berkembang, dan berkontribusi bagi peningkatan ekonomi daerah.
Sukses selalu untuk pegiat usaha mikro Kabupaten Tapanuli Utara!
(Red/A.Gulo)
.jpg)
