Sungai Penuh//MSN,
Prosesi wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sakti Alam Kerinci yang digelar di GOR Kota Sungai Penuh pada Sabtu (17/5/2025) menuai kritik dari berbagai pihak. Biaya wisuda sebesar Rp3 juta per mahasiswa dinilai terlalu memberatkan, terutama bagi peserta dari keluarga ekonomi menengah ke bawah, mengingat kegiatan hanya berlangsung di gedung olahraga tanpa fasilitas memadai.
Tak hanya soal biaya, pelaksanaan wisuda juga disorot akibat pembatasan peliputan media. Beberapa media lokal mengaku tidak diundang dan tidak diberi akses untuk meliput secara resmi. Bahkan saat sejumlah wartawan mencoba mengonfirmasi Ketua STIE Sakti Alam Kerinci, Gampo Haryono, mereka tidak mendapat tanggapan.
Sikap bungkam tersebut memunculkan kesan ketertutupan terhadap kegiatan akademik yang seharusnya bersifat publik.
"Sebagai mahasiswa, kami tentu kecewa. Biaya wisuda sangat tinggi, sementara transparansi pelaksanaannya minim. Bahkan media pun dibatasi, ini menimbulkan pertanyaan: ada apa sebenarnya?" ujar Rani, salah seorang wisudawati yang enggan disebutkan nama lengkapnya.
Ia menambahkan, momen kelulusan seharusnya menjadi perayaan terbuka yang dapat dibagikan kepada masyarakat luas, termasuk melalui pemberitaan media. "Kalau wisuda diizinkan digelar secara langsung, seharusnya peliputan tidak dibatasi. Pendidikan adalah ranah publik, bukan acara tertutup," tegasnya.
Kebijakan pungutan biaya wisuda pun dinilai bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi tidak diperbolehkan menarik pungutan tambahan di luar ketentuan resmi, termasuk untuk kegiatan wisuda.
“Jika biaya mencapai jutaan rupiah tanpa rincian yang jelas dan tanpa dasar hukum, itu patut dipertanyakan. Bisa saja mengarah pada pungutan liar,” kata seorang pemerhati pendidikan di Kerinci.
Upaya konfirmasi lanjutan kepada Ketua STIE Sakti Alam Kerinci melalui pesan WhatsApp hingga berita ini ditayangkan juga belum mendapat respons. Ketidakterbukaan pihak kampus justru semakin memperkeruh situasi, di tengah sorotan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan akademik.
(Red/Ram)
