KERINCI, Jamb//MSN.ID,
Proyek normalisasi serta pembangunan tanggul Sungai Batang Merao senilai sekitar Rp12,9 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026, yang dikerjakan melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera VI, kini menuai pertanyaan besar dari masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Meskipun anggaran yang digelontorkan sangat besar, warga mengeluh persoalan banjir di kawasan Kecamatan Depati Tujuh dan Kecamatan Hamparan Rawang masih berulang kali melanda pemukiman warga .
Hendri Wijaya, aktivis sekaligus tokoh masyarakat Kerinci, menyatakan harapan agar anggota DPR RI, Edi Purwanto, turun tangan mencari solusi nyata bagi masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Ia meminta agar dilakukan penambahan anak sungai guna memperluas daya tampung aliran air, serta melakukan peninjauan langsung ke lokasi di Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, dan Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh.
“Kami bertanya-tanya, untuk apa sebenarnya anggaran sebesar Rp12,9 miliar itu digunakan? Masyarakat sudah berharap besar agar banjir tidak lagi berulang, tapi kenyataannya warga masih terjebak luapan air setiap kali hujan deras turun,” ujar Hendri Wijaya.
Kekecewaan masyarakat semakin mendalam setelah tanggul penahan air di Desa Lubuk Suli, Kecamatan Depati Tujuh, dilaporkan jebol pada pertengahan November 2026, sehingga banjir merendam ratusan rumah warga hingga ke kawasan Kota Sungai Penuh . Ketinggian air di beberapa titik bahkan mencapai setinggi paha, membuat warga terpaksa melintasi genangan air untuk keluar masuk pemukiman seperti kejadian-kejadian sebelumnya .
Hendri Kuring, salah satu aktivis dari kawasan Pulau Tengah, Kerinci, mengatakan bahwa perjuangan untuk mendapatkan anggaran normalisasi Batang Merao membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum akhirnya dikabulkan. Namun sayangnya, hasil upaya tersebut dinilai belum memberikan manfaat maksimal untuk mencegah banjir secara permanen bagi masyarakat Kerinci.
“Kami sudah berjuang lama agar proyek ini terlaksana, tapi ternyata banjir masih terus datang. Kami mempertanyakan kualitas pekerjaan, perencanaan, serta pengawasan terhadap proyek bernilai miliaran rupiah ini,” tegasnya.
Masyarakat juga menyoroti bahwa penanganan banjir tidak boleh hanya dilakukan secara parsial di bagian hilir saja, melainkan harus menyelesaikan akar masalah sedimentasi di bagian hulu aliran sungai agar upaya normalisasi tidak sia-sia di masa mendatang.
(Rama)

