-->


News

"Kejanggalan Data SDN 2 Seumanah Jaya: Jumlah Penerima Dana BOSP Tahap I Melebihi Total Murid Riil"

Admin

 


ACEH TIMUR//MSN.

Berdasarkan data pencairan dana tahap 1 yang disalurkan untuk SDN 2 Seumanah Jaya, Kab Aceh Timur, Provinsi Aceh, kuat dugaan terdapat perbedaan angka yang cukup menarik antara jumlah siswa penerima dana BOSP dengan total murid yang tercatat di sekolah. Rabu 18/11/2026.

Sekolah berakreditasi B dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 10101805 ini tercatat menerima dana tahap 1 sebesar Rp 138.225.000 yang saat ini berstatus sedang disalurkan dengan tanggal pencairan pada 20 Januari 2026. 

Namun, jika dilihat secara lebih rinci dari data statistik sekolah jumlah Siswa Penerima Dana tercatat sebanyak 285 siswa yang menjadi basis alokasi penerima bantuan pada tahap I ini.

Jumlah Murid Keseluruhan di sisi lain, total jumlah murid yang tercatat di sekolah berstatus Negeri ini adalah 275 orang bukan 285 Siswa.

Namun, kejanggalan fatal ditemukan pada perbandingan data statistik siswa. Merujuk pada data informasi umum sekolah, total jumlah murid yang menimba ilmu di SDN 2 Semanah jaya hanya sebanyak 275 siswa. Anehnya, dalam rincian data jumlah siswa penerima dana BOSP justru melonjak menjadi 285 siswa.

Selisih sebanyak 10 siswa diduga data siswa fiktif ini memicu kecurigaan kuat di tengah masyarakat dan pegiat antikorupsi. Praktik manipulasi jumlah peserta didik semacam ini diindikasikan sengaja dilakukan demi meraup keuntungan pribadi atau kelompok melalui penggelembungan (mark-up) dana bantuan dari pemerintah pusat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak internal sekolah, dalam hal ini Kepala Sekolah Safriana, serta instansi terkait di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur belum memberikan keterangan resmi terkait adanya selisih data murid dan potensi pelaporan diduga fiktif dalam pencairan BOSP tahap awal 2026.

Publik kini mendesak adanya audit investigatif mendalam guna memastikan transparansi penggunaan anggaran negara di sektor pendidikan daerah. Terkait persoalan ini, masyarakat turut mendesak Inspektorat Kabupaten serta pemangku kebijakan terkait untuk segera turun tangan dan bertindak tegas.

(M/A)

Share:
Komentar

Berita Terkini