KERINCI// MSN,
Audiensi antara gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan insan pers Kabupaten Kerinci bersama pihak PT PP Urban (Urban-Penta KSO), selaku pelaksana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kerinci, dinilai belum membuahkan hasil yang memuaskan.
Pertemuan yang dilaksanakan pada Senin, 9 November 2026, di Kantor Proyek Pembangunan RSUD Kabupaten Kerinci, kawasan Jalan Jalur Dua Bukit Tengah, Desa Sungai Pegeh, Kecamatan Siulak, tersebut merupakan tindak lanjut dari surat permohonan audiensi yang sebelumnya dilayangkan gabungan LSM dan media Kabupaten Kerinci.
Audiensi tersebut bertujuan meminta keterbukaan informasi publik sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap proyek pembangunan RSUD Kabupaten Kerinci yang berdasarkan surat permohonan audiensi memiliki nilai kontrak sebesar Rp137.509.300.000, dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2027 dan pelaksana PT PP Urban (Urban-Penta KSO).
Namun, sejumlah persoalan yang dipertanyakan dalam pertemuan tersebut belum mendapatkan jawaban yang dinilai memuaskan oleh pihak LSM dan media yang hadir.
Persoalan Akses Wartawan ke Lokasi Proyek Jadi Sorotan
Salah satu persoalan yang mencuat dalam audiensi adalah adanya dugaan pembatasan akses terhadap wartawan yang hendak melakukan peliputan di lokasi pembangunan RSUD.
Sebelumnya, menurut keterangan pihak media, petugas keamanan (security) di lokasi proyek menyampaikan bahwa wartawan yang ingin memasuki kawasan pekerjaan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati Kerinci.
Pernyataan tersebut kemudian dipertanyakan dalam forum audiensi. Pihak perwakilan PT PP Urban yang hadir disebut menyangkal adanya kebijakan pembatasan akses sebagaimana disampaikan oleh petugas keamanan tersebut.
Perbedaan keterangan ini menjadi perhatian serius gabungan LSM dan media. Mereka menilai perlu adanya kejelasan mengenai aturan akses peliputan di lingkungan proyek, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa kegiatan jurnalistik dihalangi.
Insan pers mengingatkan bahwa kebebasan pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Mutu Pekerjaan hingga Dugaan Penggunaan BBM Subsidi Dipertanyakan
Tidak hanya persoalan akses wartawan, audiensi juga membahas sejumlah pertanyaan penting terkait pelaksanaan pembangunan RSUD Kabupaten Kerinci.
Beberapa hal yang menjadi sorotan di antaranya:
Standar mutu dan kualitas pekerjaan konstruksi.
Progres fisik pembangunan dan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis serta kontrak.
Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Dugaan penggunaan BBM subsidi untuk kegiatan operasional proyek yang perlu diklarifikasi.
Persoalan tenaga kerja serta keterkaitan dengan Persatuan Serikat Pekerja Indonesia.
Aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan proyek.
Berbagai pertanyaan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan fasilitas kesehatan yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat Kabupaten Kerinci.
Sayangnya, menurut peserta audiensi, penjelasan dari perwakilan PT PP Urban yang hadir belum memberikan kejelasan secara menyeluruh terhadap sejumlah persoalan yang dipertanyakan.
LSM dan Media Siapkan Aksi Unjuk Rasa Tiga Hari
Merasa belum memperoleh jawaban yang memuaskan, gabungan LSM dan insan pers yang tergabung dalam kegiatan audiensi tersebut menyampaikan rencana untuk melanjutkan perjuangan melalui aksi unjuk rasa.
Aksi tersebut direncanakan berlangsung selama tiga hari berturut-turut, yakni pada 24 hingga 26 November 2026.
Rencana aksi ini disebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus desakan agar pihak pelaksana proyek, instansi terkait, dan pemangku kepentingan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.
Mereka juga berharap agar pihak terkait tidak menganggap kontrol sosial sebagai bentuk penghambatan pembangunan.
Sebaliknya, kritik dan pertanyaan dari masyarakat, LSM, serta media merupakan bagian dari upaya mendorong pembangunan yang transparan, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Publik Berhak Tahu, Pembangunan Harus Transparan
Pembangunan RSUD Kabupaten Kerinci merupakan proyek strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Dengan nilai kontrak mencapai Rp137,5 miliar, keterbukaan informasi, kualitas pekerjaan, penggunaan anggaran, serta pengawasan pelaksanaan proyek menjadi hal yang patut mendapat perhatian bersama.
Gabungan LSM dan media berharap pihak PT PP Urban dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif, termasuk menghadirkan pihak-pihak teknis yang berwenang agar setiap pertanyaan dapat dijawab berdasarkan dokumen dan fakta pekerjaan.
Masyarakat Kabupaten Kerinci tentu menginginkan pembangunan rumah sakit yang tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memenuhi standar mutu, keselamatan, dan kualitas sesuai ketentuan.
Kontrol sosial bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Catatan: Rencana aksi unjuk rasa merupakan agenda yang disampaikan pihak LSM dan media dan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Dugaan terkait penggunaan BBM subsidi maupun persoalan teknis pekerjaan masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut.
(Rama)
