INDRAMAYU//MSN
Perkara sengketa lahan seluas kurang lebih 75 hektare yang berlokasi di Desa Temiang Sari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh pihak ahli waris Siti Fatimatul Zahra (almarhumah).
Dalam perkara tersebut, Rusli Wahyudi berkedudukan sebagai Termohon Peninjauan Kembali dan diwakili oleh tim kuasa hukum dari Syin Lawfirm, yakni Ivan Nopyansyah Sigran, S.H. dan Dr. Suryanto Siyo, S.H., M.H.
Sebelumnya, sengketa lahan tersebut telah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu. Melalui Putusan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Idm jo. Putusan Nomor 25/Pdt.G.Plw/2017/PN.Idm, Rusli Wahyudi dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas tanah seluas 75 hektare di Kecamatan Kroya, Indramayu.
Menurut Ivan, masyarakat perlu memahami bahwa transaksi tanah tidak cukup hanya didasarkan pada penguasaan fisik atau dokumen yang ditunjukkan pihak penjual. Riwayat kepemilikan dan status hukum tanah juga harus diperiksa secara cermat.
"Kami mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak mudah melakukan transaksi jual beli tanah yang masuk dalam objek sengketa seluas kurang lebih 75 hektare tersebut. Periksa terlebih dahulu seluruh dokumen, riwayat kepemilikan, serta status hukumnya agar tidak menimbulkan persoalan hukum dan kerugian di kemudian hari," tegasnya.
Namun, sengketa tidak berhenti pada putusan tersebut.
Pihak ahli waris Siti Fatimatul Zahra menempuh sejumlah upaya hukum, mulai dari perlawanan terhadap eksekusi hingga mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
Berbagai upaya hukum tersebut tidak berhasil mengubah putusan pengadilan sebelumnya. Terakhir, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 784 PK/Pdt/2026 tertanggal 18 Juni 2026 menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pihak ahli waris.
Dengan ditolaknya permohonan PK tersebut, putusan pengadilan sebelumnya tetap berlaku. Hal ini semakin memperkuat posisi hukum Rusli Wahyudi sebagai pihak yang dinyatakan berhak atas objek sengketa seluas sekitar 75 hektare di Desa Temiang Sari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu.
Sehubungan dengan perkembangan hukum tersebut, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan apabila hendak melakukan transaksi jual beli tanah yang termasuk dalam objek sengketa seluas sekitar 75 hektare tersebut, khususnya apabila tanah ditawarkan dengan dasar kepemilikan atas nama Siti Fatimatul Zahra maupun ahli warisnya.
Masyarakat diharapkan terlebih dahulu memeriksa riwayat kepemilikan, dokumen pertanahan, serta status hukum objek tanah melalui instansi yang berwenang, termasuk memastikan kesesuaiannya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ungkapnya kepada awak media pada hari Rabu (11/11/2026)
Langkah tersebut penting untuk menghindari potensi sengketa kepemilikan maupun kerugian hukum di kemudian hari yang dapat merugikan masyarakat.
(Tim MSN Indramayu)
