 |
| Foto: T.Nasruddin Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin [FPRM]. (Ist) |
Banda Aceh//MSN,
Pendidikan merupakan investasi masa depan bangsa. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan kondisi infrastruktur sekolah yang memprihatinkan. Atap bocor, tembok retak, dan fasilitas yang tak memadai menjadi pemandangan yang lumrah.
"Karena itu, langkah pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sudah merevitalisasi Sekolah-Sekolah yang dianggap layak mendapatkan program revitalisasi melalui skema swakelola patut kita berikan acungan jempol ,"Ungkap T.Nasruddin Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin [FPRM]
Meski demikian di balik cerita sukses dan senyum bahagia yang terpancar, program revitalisasi ini menyimpan catatan kritis yang patut diwaspadai. Sejak awal, program ini dikenal sangat rentan terhadap praktik korupsi.akibat minimnya pengawasan di lapangan.
Patut di waspadai, karena sebelumnya Tim Investigasi dari FPRM Aceh Telah menyulisuri rekam jejak sejumlah oknum kepala sekolah sebagai mengelola pelaksanaan program revitalisasi sekolah, Khusus di kabupaten Aceh Timur, bahkan sama sekali tidak mengacu pada prosudur juknis P2SP sebagaimana mestinya ."Ucap Nasdin.
Modus korupsi yang paling sering terjadi adalah pengurangan spesifikasi (mark-down). Dana miliaran rupiah digelontorkan untuk membangun atau merehabilitasi sekolah, namun hasil akhirnya tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan. Bangunan yang seharusnya kokoh malah dibangun dengan material berkualitas rendah.
"T.Nasruddin Juga Menjelaskan Contoh praktek yang sering terjadi dilapangan, semen yang harusnya berstandar SNI diganti dengan merek murahan, atau besi beton yang diameternya seharusnya 12 mm diganti menjadi 8 mm. Akibatnya, kualitas bangunan jauh di bawah standar, mudah rusak, dan tidak bertahan lama.
Hal ini tentu sangat merugikan. Selain merusak fasilitas yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat dalam jangka panjang, praktik korupsi ini juga mengkhianati amanah rakyat. Jika tidak ada pengawasan ketat, program yang seharusnya membawa harapan dan kemajuan ini bisa jadi hanya menjadi ladang basah bagi para koruptor.
Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan, melibatkan masyarakat secara aktif, dan memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti melakukan penyelewengan. Sebab, senyum bahagia anak-anak Indonesia adalah tujuan utama"Ujar Nasruddin.
Waspadai Kecurangan Kepala Sekolah
Kepala sekolah yang diberi kepercayaan untuk melakukan swakelola dana revitalisasi sekolah memiliki tanggung jawab besar, namun juga potensi kecurangan yang sangat tinggi. Model swakelola, di mana sekolah mengelola proyeknya sendiri tanpa pihak ketiga (kontraktor), sering kali disalahgunakan.
Berikut adalah beberapa modus kecurangan yang sering dilakukan oleh oknum kepala sekolah:
1. Manipulasi Laporan Pertanggungjawaban.
Modus ini adalah yang paling sering terjadi. Kepala sekolah memanipulasi bukti-bukti pengeluaran.
Kwitansi Fiktif: Membuat atau membeli kwitansi kosong untuk diisi dengan nominal yang lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya.
Mark-up Biaya: Menggelembungkan harga bahan bangunan atau upah pekerja dari harga pasar. Misalnya, harga semen di pasaran Rp50.000 per sak, namun dilaporkan dalam kwitansi sebesar Rp75.000.
Menggandakan Pengeluaran: Melaporkan satu pengeluaran yang sama lebih dari satu kali, seolah-olah pengeluaran tersebut dilakukan berulang-ulang.
2. Penggunaan Tenaga Kerja Fiktif.
Kepala sekolah bisa saja melaporkan adanya tenaga kerja (tukang bangunan, kuli) yang sebenarnya tidak ada. Upah untuk tenaga kerja fiktif ini kemudian masuk ke kantong pribadi. Ini bisa dilakukan dengan cara:
Daftar Gaji Palsu: Membuat daftar gaji pekerja fiktif dengan tanda tangan palsu atau tanda tangan dari orang yang tidak terlibat.
Pencairan Gaji Secara Tunai: Dana upah dicairkan secara tunai, sehingga tidak meninggalkan jejak transfer perbankan yang bisa dilacak.
3. Penggunaan Dana untuk Keperluan Pribadi.
Dana yang seharusnya digunakan untuk perbaikan fisik sekolah justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Pembelian Barang Mewah: Dana dipakai untuk membeli kendaraan pribadi, perangkat elektronik mahal, atau barang-barang lain yang tidak relevan dengan revitalisasi.
Biaya Perjalanan Dinas Fiktif: Mengarang biaya perjalanan dinas yang tidak pernah dilakukan, misalnya untuk "studi banding" atau "rapat koordinasi" di luar kota yang sebenarnya fiktif.
4. Kerjasama dengan Oknum Pemasok
Kepala sekolah bisa bersekongkol dengan pemasok bahan bangunan. Pemasok ini akan memberikan harga yang lebih mahal dari seharusnya, dan kelebihan dana tersebut (diskon terbalik) dibagi antara kepala sekolah dan pemasok. Bahan yang dikirim bisa jadi tidak sesuai spesifikasi atau jumlahnya kurang dari yang seharusnya.
5. Proyek Dikerjakan di Luar Anggaran
Beberapa kepala sekolah terkadang melakukan perbaikan yang tidak termasuk dalam rencana awal, namun biayanya tetap diambil dari dana revitalisasi. Proyek "tambahan" ini sering kali tidak ada dalam laporan dan biayanya digunakan untuk menutupi kecurangan lain.
Pencegahan dan Pengawasan
Untuk mencegah kecurangan ini, perlu adanya sistem pengawasan yang kuat. Pengawas internal dari dinas pendidikan, serta partisipasi aktif dari komite sekolah dan orang tua murid, sangat penting. Laporan keuangan dan kemajuan proyek harus dibuat secara transparan dan dipublikasikan, agar semua pihak bisa melihat dan memverifikasi.
Satu hal yang membuat program ini berbeda adalah keterlibatan masyarakat. Pembentukan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang melibatkan warga sekitar menunjukkan bahwa revitalisasi sekolah bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau sekolah semata, melainkan sebuah gerakan kolaboratif.
Partisipasi ini tidak hanya memastikan proyek berjalan efektif, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan. Warga akan merasa bahwa sekolah adalah milik bersama, yang harus dijaga dan dirawat.
Lebih dari itu, skema swakelola ini juga memiliki dampak ekonomi yang positif. Dengan dana yang dikelola dan dibelanjakan di tingkat lokal, perekonomian warga sekitar akan bergerak. Ini bisa menjadi stimulan yang signifikan, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat perekonomian.
(M.Alimin)
.jpg)
