BANTEN//MSN,
Serba krisis sedang melanda bangsa dan negara Indonesia. Ini sebabnya rakyat merasa semakin gerah di tengah iklim panas yang membakar bumi. Hingga kebakaran lahan ribuan hektar di berbagai tempat dan daerah seakan menjadi pekerjaan besar. Padahal, jauh sebelumnya -- jika pemerintah bekerja dengan baik dan benar -- harus sudah bisa diantisipasi sebelumnya. Sebab pengalaman dari tahun lalu -- dan tahun-tahun sebelumnya -- kebakaran hutan dan lahan jelas dapat dijadikan rujukan. Akibatnya, kebakaran lahan yang terjadi sekarang -- tidak lagi melahap hutan, karena sudah habis dibabat dan terbakar pada tahun-tahun sebelumnya -- kembali berulang, seperti keledai yang terperosok pada lubang yang sama, demikian uraian tulisan dari seorang wartawan senior Jacob Ereste dari Banten pada hari Rabu (25/08/2026)
Kebakaran lahan yang kini tak lagi ada hutan, dapat ditilik dari antisipasi yang sama sekali tidak dilakukan oleh Kementerian Kehutanan maupun Kementerian Lingkungan Hidup yang kini lebih enak karena terpisah serta dapat menghadapi masalah kebakaran lahan secara bersama, tapi toh tidak pernah dilakukan, kecuali saat api dan asap telah mengancam kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Langkah ini pun tak hanya terkesan terlambat, tapi dilakukan secara dengan serampangan dan kepanikan. Bayangkan saja, seorang Presiden harus memimpin rapat langsung soal masalah lahan yang terbakar dan telah menjadi ancaman bagi kehidupan manusia dan makluk lainnya serta lingkungan alam sekitarnya.
Padahal, tugas utama Dinas Kehutanan adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kehutanan yang meliputi perencanaan, perlindungan, rehabilitasi, konservasi serta pemanfaatan hasil hutan dengan cara pelestarian untuk kesejahteraan masyarakat. Semua cakupan dari tugas utama Dinas Kehutanan Daerah ini sungguhkah sudah diwujudkan, hingga harus dan wajib mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan yang selalu menjadi pekerjaan rutin pemerintah pusat.
Pemisahan antara Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Oktober 2024, justru makin terkesan upaya mengatasi masalah kebakaran lahan -- bukan lagi hutan di Indonesia yang sudah terbilang habis -- tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Upaya antisipasi bencana kebakaran lahan yang relatif dekat dengan pemukiman penduduk, seharusnya dapat dilakukan jauh sebelum bencana kebakaran terjadi -- saat musim panas atau kemarau yang sudah dapat diperkirakan akan berlangsung lama. Sehingga sumber air untuk mengatasi masalah kebakaran lahan serta keperluan sehari-hari bagi penduduk setempat bisa tersedia dengan baik. Karena itu sumber air dan waduk dapat dipersiapkan sejak dini -- jauh sebelum kemarau dan kebakaran lahan kembali berulang seperti pada waktu yang lalu, hingga sempat mendapat komplain karena telah mengganggu warga dari berbagai negara tetangga sekitarnya.
Sumber air dapat dibuat dengan menyediakan sejumlah sejumlah sumur bor dan pembuatan waduk untuk menjadi wadah penampung air guna menjadi persiapan saat musim kemarau panjang melanda seperti sekarang. Sejumlah kendaraan pengangkut air, seperti truk tengki termasuk helikopter pemadam kebakaran bisa saja disiapkan sebelum kebakaran terjadi di mana-mana seperti semacam proyek nasional yang memang ditunggu dan dinantikan. Setidaknya dengan mesin penyedot air yang diangkat dari sungai yang ada bisa menjadi pilihan alternatif cara terbaik mengelola sumberdaya air untuk mengatasi masalah panas bumi serta kekeringan dan kebakaran lahan seperti yang terkesan sangat merepotkan pemerintah Indonesia sekarang. Sementara masalah besar lainnya -- seperti ancaman tidak panen bagi petani -- bisa lebih dahsyat dampaknya bagi kehidupan warga masyarakat. Bukan hanya soal kemiskinan semata, tatapi kelaparan akut ajan melanda dan mendera rakyat banyak, akibat bahan pangan pokok menjadi kangka dan mahal harganya.
(Editor : Drs. Alisa G.)
