BULUKUMBA//MSN,
Kpk tipikor id .Aliansi Masyarakat Topanda* menyampaikan Pernyataan Sikap* terkait transparansi bantuan ketahanan pangan Desa Topanda, Kamis (2/7/2026). Dokumen ditandatangani Koordinator Aksi, Parawansyah
Aksi berlangsung tertib. *Polsek Rilau Ale* bersama Kasat Satpol PP Bulukumba dan anggota* turut mengamankan jalannya kegiatan di Desa Topanda.
gabungan Kasat Intel Polres Bulukumba* juga hadir di lokasi. Kehadiran aparat gabungan memastikan kegiatan berjalan aman, damai, dan sesuai aturan.
Dalam pernyataannya, Aliansi menegaskan bantuan ketahanan pangan bersumber dari *APBN* dan hanya untuk warga yang memenuhi syarat. Seluruh proses pendataan hingga penyaluran harus _transparan, objektif, adil, dan akuntabel_.
Koordinator Aksi Parwansya menyampaikan, aksi ini bentuk tanggung jawab moral masyarakat. “Kami hanya menuntut hak warga agar pemerintahan desa berjalan bersih, terbuka, dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Aliansi menyampaikan *5 poin tuntutan*. Mulai dari keterbukaan data penerima, penjelasan mekanisme, laporan pertanggungjawaban, hingga desakan kepada *BPD Topanda* untuk mengawasi serius atau mundur jika tak mampu.
Poin kelima menolak praktik KKN dan nepotisme*. Aliansi mendorong tata kelola desa yang profesional dan berkeadilan agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Kehadiran *Polsek Rilau Ale, Satpol PP, dan Intel Polres* dinilai warga membuat suasana lebih kondusif. Aparat memastikan aspirasi masyarakat didengar tanpa menimbulkan gangguan keamanan.
Pemerintah Desa Topanda diminta segera merespons 5 tuntutan tersebut. Aliansi berharap keterbukaan informasi menjadi langkah awal mewujudkan pemerintahan desa yang dipercaya publik.
Dengan pengawalan koordinator aksi dan pengamanan aparat gabungan, Aliansi Masyarakat Topanda menegaskan akan terus mengawal isu ini.
Tujuan satu: bantuan rakyat kembali kepada rakyat*, tegas Parwansya menutup pernyataan.
(Tim)
.jpg)
