Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengirim sinyal keras ke seluruh pelaksana program pemerintah: tidak ada ruang bagi penyimpangan di lapangan. Program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Sekolah Rakyat kini berada di bawah pengawasan ketat—dan ancamannya bukan main-main.
Dalam pernyataan tegas saat membuka Kongres VII Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia di Jakarta, Kamis (30/4), Dudung secara gamblang menyatakan siap “membersihkan” pelaksanaan program yang tidak berjalan sesuai aturan.
“Kalau tidak benar pelaksanaan di lapangan, akan saya babat nanti.”
Pernyataan ini bukan sekadar retorika. Dudung menegaskan, Kantor Staf Presiden memiliki mandat langsung untuk mengawal program prioritas nasional, termasuk menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Artinya, setiap celah penyimpangan berpotensi langsung disikat.
Program MBG sendiri menjadi sorotan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan menyerap anggaran besar. Dengan ultimatum ini, pemerintah seperti mengirim pesan: pengawasan bukan lagi formalitas, tapi operasi nyata di lapangan.
Tak hanya soal program, Dudung juga menyinggung situasi global yang penuh ketegangan. Ia mengingatkan bahwa kekuatan Indonesia bertumpu pada persatuan di tengah keberagaman—bukan terpecah oleh informasi liar yang berseliweran di media sosial.
“Jangan mudah terbawa informasi menyesatkan. Fokus pada hal-hal positif.”
Dengan nada yang semakin keras dari pusat kekuasaan, publik kini menunggu: apakah ultimatum ini benar-benar akan diikuti tindakan nyata? Atau sekadar menjadi peringatan yang kembali tenggelam di tengah rutinitas birokrasi?
Satu hal jelas—kali ini, sinyalnya terang: yang main-main dengan program rakyat, siap-siap dibabat.(Red/Tim)
