Papua //MSN,
Isu Publik Pembubaran MRP Papua sebagai Refleksi Pembenahan dan Peningkatan Implementasi Tupoksi Lembaga Secara Nyata kepada Masyarakat.
Isu pembubaran Majelis Rakyat Papua (MRP) yang mengemuka di ruang publik belakangan ini bukanlah sekadar ekspresi emosional masyarakat, melainkan cerminan dari akumulasi kekecewaan, harapan, sekaligus kritik terhadap kinerja lembaga yang sejatinya dibentuk untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak Orang Asli Papua (OAP).
Dalam konteks ini, tuntutan pembubaran MRP harus dipahami secara lebih bijak sebagai bahan refleksi mendalam, bukan sekadar respons reaktif yang berujung pada konfrontasi anatar lemaba person hingga akan berdampak kepada masyarakat di media sosial bahkan lapangan ,MRP lahir sebagai amanat Otonomi Khusus (Otsus), Uu No.21 Tahun 2001 pasal ,dengan mandat utama menjaga nilai-nilai kultural, memberikan pertimbangan dalam kebijakan daerah, serta memastikan perlindungan hak-hak dasar OAP.
Namun, dalam praktiknya, persepsi publik menunjukkan bahwa keberadaan MRP belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat akar rumput.dalam membela dan memperjuangkan hak masyarakat akar rumput ,dari berbagai aspek.
Inilah yang kemudian memunculkan stigma bahwa lembaga tersebut lebih bersifat elitis, kurang menyentuh realitas sosial masyarakat, dan belum optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).
Di sisi lain, kita tidak bisa menutup mata bahwa kompleksitas persoalan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada satu lembaga. MRP bekerja dalam sistem yang melibatkan banyak aktor dan lembaga pemerintah pusat dan daerah DPR Papua,DRP OTSUS ,DRP RI,DPD RI hingga pemerintah pusat.
Keterbatasan kewenangan, minimnya sinergi antar lembaga, serta persoalan tata kelola yang belum maksimal menjadi faktor yang turut mempengaruhi efektivitas kerja MRP.
Oleh karena itu, isu pembubaran MRP seharusnya tidak dimaknai sebagai solusi final,Atau Di analisis Ke Aspek Makar dan lainya melainkan sebagai momentum evaluasi besar-besaran.
Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius:
Pertama, penguatan peran substantif MRP.
MRP harus kembali ke khitahnya sebagai representasi kultural OAP yang aktif, responsif, dan hadir di tengah masyarakat.
Program-program kerja harus dirancang berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar formalitas administratif.
Kedua, transparansi dan akuntabilitas Kepercayaan publik yang hanya bisa dibangun melalui keterbukaan Informasi publik degan meyakinkan masyarakat.
MRP perlu memastikan bahwa setiap kebijakan, anggaran, dan program kerja dapat diakses serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ketiga, pendekatan yang lebih membumi.
MRP harus lebih sering turun langsung ke kampung-kampung, mendengar suara rakyat, serta menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah.
Kehadiran nyata di lapangan akan mengikis stigma negatif yang selama ini berkembang.
Keempat, sinergi lintas lembaga.
Tanpa kolaborasi yang kuat dengan pemerintah daerah, DPR Papua, dan stakeholder lainnya, peran MRP akan selalu terbatas. Dibutuhkan koordinasi yang solid agar setiap kebijakan benar-benar berpihak pada masyarakat.
Pada akhirnya, suara publik yang menginginkan pembubaran MRP adalah bentuk kritik yang harus dihargai di terima dan juga di evaluasi Namun,
Justru yang lebih penting adalah melakukan pembenahan menyeluruh, memperkuat fungsi, dan memastikan bahwa MRP benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar menjadi simbol kelembagaan. Kelompok tertentu.
Jika MRP mampu bertransformasi menjadi lembaga yang aktif, transparan, dan berpihak pada masyarakat, maka kepercayaan publik akan kembali tumbuh. Sebaliknya, jika tidak ada perubahan, maka kritik dan tuntutan pembubaran akan terus menguat.
Dengan demikian, isu ini harus dijadikan sebagai titik balik Evaluasi, peningkatan kualitas implementasi tugas pokok dan fungsi bukan untuk saling lempar bola atau ciptakan klaim masing-masing tetapi untuk memperbaiki, memperkuat, dan menghadirkan kembali MRP sebagai harapan bagi Orang Asli Papua.
Semoga MRP Papua kedepannya bisa bermanfaat dan lebih lagi membela kepentingan masyarakat asli Papua dari berbagai aspek.
Lebih lagi berbuat untuk masyarakat agar ada kepercayaan publik terhadap lembaga ini dan Otsus Papua dalam membangun Papua aman,maju mandiri dan sejahtera.
(Red/Tim)
Sumber: Alfius Kambu
Aktivis dan intelektual muda Maybrat Papua Barat Barat Day
