Banda Aceh//MSN.
Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Aceh, Nasrudin, SE mengajak seluruh elemen masyarakat di Aceh untuk berperan aktif mengawasi program revitalisasi sekolah yang sedang berjalan di Aceh.
Ajakan ini disampaikan mengingat pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengucurkan anggaran yang begitu besar untuk memperbaiki fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh.
"Anggarannya sangat besar, ini adalah terobosan luar biasa dari pemerintah pusat untuk memperbaiki mutu pendidikan kita. Jadi sangat kita sayangkan bila kita mendapat informasi di lapangan ada oknum yang bermain-main dengan program mulia ini," ujar Nasrudin, SE, Senin (13/10/2026) di Langsa.
Nasrudin mengungkapkan, pihaknya mendapat informasi adanya dugaan oknum yang menggunakan bahan material bekas dalam pengerjaan revitalisasi sekolah. Bahkan yang lebih parah, ada oknum yang meminta fee sebesar 10 sampai 20 persen kepada pihak sekolah.
"Ini informasi yang sangat kita sayangkan. Jika benar ada yang menggunakan material bekas dan ada yang meminta fee 10 sampai 20 persen kepada pihak sekolah, ini tidak bisa dibiarkan. Ini merampok hak anak-anak kita untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak," tegasnya.
*Buka Kanal Pengaduan Resmi*
Untuk memverifikasi informasi tersebut dan memastikan program berjalan transparan, Ketua FPRM Aceh meminta masyarakat, komite sekolah, dan kepala sekolah yang merasa dirugikan untuk tidak takut melapor.
Masyarakat bisa melaporkan langsung melalui kanal resmi pengaduan Kemendikdasmen:
*Email: pengaduan@kemendikdasmen.go.id*
*Alamat Surat: Unit Layanan Terpadu (ULT) Kompleks Kemendikdasmen Gedung C Lantai I, Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270*
"Jangan takut melapor. Pemerintah sudah membuka kanal pengaduan yang jelas. Laporkan dengan bukti foto, video, dan data yang akurat," ajaknya.
Selain itu, masyarakat juga bisa melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum, yakni kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di masing-masing Kabupaten/Kota.
Hal ini mengingat program Revitalisasi Sekolah Kemendikdasmen telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memastikan program revitalisasi ini berjalan aman, lancar, dan bebas dari korupsi.
"Maka kalau ada oknum yang main-main dan korupsi dengan program tersebut, ini sangat luar biasa kejahatannya. Kejaksaan sudah MoU dengan Kemendikdasmen, jadi pasti akan ditindak tegas," tegasnya.
Program Libatkan Masyarakat
Nasrudin menjelaskan, program revitalisasi ini merupakan sebuah terobosan luar biasa karena dalam pelaksanaannya melibatkan komite dari masyarakat, fasilitator, dan konsultan pengawas agar mutu bangunan baik dan sesuai standar.
"Konsepnya sudah sangat bagus, melibatkan masyarakat secara langsung. Tujuannya agar sekolah yang dibangun benar-benar berkualitas dan tahan lama. Jangan sampai dikhianati oleh oknum-oknum serakah," katanya.
Minta Atensi Khusus di Kota Langsa
Nasrudin, SE yang juga Ketua Penasehat Relawan Prabowo Gibran Xperience (PGX) Aceh juga meminta kepada Kejaksaan Agung RI agar memberi atensi khusus terhadap pelaksanaan program revitalisasi sekolah di Kota Langsa.
Permintaan ini disampaikan mengingat informasi yang beredar, Kejaksaan Negeri (Kejari) Langsa sudah mulai melakukan pemanggilan awal kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam program tersebut, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Kota Langsa.
"Kami mendapat informasi Kajari Langsa sudah mulai melakukan pemanggilan awal kepada sejumlah pihak termasuk Kadis Pendidikan. Kami dari FPRM Aceh sangat mendukung langkah tegas Kajari Langsa. Kami minta Kejagung memberi atensi khusus di Kota Langsa agar program ini benar-benar bersih," pungkas Nasrudin.
Ia berharap dengan pengawasan bersama dari masyarakat, media, dan aparat penegak hukum, program revitalisasi sekolah di Aceh dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan.
(Alimin)
