Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Organisasi Riset Politik, Hukum, dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Najib Azca menilai pembentukan koalisi besar (grand coalition) merupakan pilihan politik yang rasional dalam sistem demokrasi masyarakat majemuk.
Najib menyampaikan hal itu dalam seminar yang membahas dinamika koalisi politik di Indonesia di Jakarta, pada Rabu. (15/7/2026)
"Kami melihat bahwa koalisi besar ini merupakan upaya untuk menciptakan stabilitas politik yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan program pembangunan nasional, dengan diimbangi mekanisme 'checks and balances' yang baik," katanya.
Menurut Najib, koalisi besar merupakan bagian dari manajemen politik dalam masyarakat majemuk (plural society). Sejumlah kajian politik juga menunjukkan model tersebut dapat menjadi mekanisme menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan.
"Melalui riset-riset mendalam, BRIN terus memberikan kontribusi data dan analisis bagi para pengambil kebijakan agar demokrasi berjalan dengan baik serta mekanisme 'checks and balances' berlangsung optimal," ujarnya.
Najib mengutip ilmuwan politik Arend Lijphart yang menyebut salah satu pilar demokrasi konsosiasional di masyarakat majemuk adalah pembentukan koalisi besar (grand coalition), yakni ketika elite dari berbagai kelompok sosial duduk bersama dalam pemerintahan.
Untuk membaca dinamika politik Indonesia pascareformasi, Najib juga merujuk kajian ilmuwan politik Universitas Gadjah Mada Kuskridho Ambardi.
Dalam disertasinya di Ohio State University pada 2008 berjudul "The Making of the Indonesian Multiparty System: A Cartelized Party System and Its Origins", Ambardi menilai sistem kepartaian Indonesia berkembang menjadi sistem kepartaian terkartelisasi.
Menurut Ambardi, era reformasi tidak serta-merta membuat sistem kepartaian Indonesia semakin kompetitif, melainkan mendorong terbentuknya kartelisasi partai, ketika berbagai partai bergabung dalam koalisi lebih atas dasar kepentingan daripada ideologi politik.
Najib berharap dukungan kuat di parlemen melalui koalisi besar dapat membuat pemerintah lebih fokus menjalankan program-program pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.
"BRIN berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah melalui kajian ilmiah yang objektif dan konstruktif guna memastikan setiap kebijakan politik membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa," katanya.
*Hasil kalkulasi :*
Pandangan Najib kemudian dianalisis oleh dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Sri Budi Eko Wardani.
Menurut dia, keputusan partai politik membentuk atau bergabung dalam koalisi besar bukan sekadar langkah pragmatis, melainkan hasil kalkulasi politik yang rasional.
Wardani menilai model koalisi "oversized" tetap rasional dan efisien untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional karena memungkinkan pemerintah memperoleh dukungan yang lebih solid di parlemen.
Ia menjelaskan terdapat tiga model perilaku partai dalam pembentukan koalisi, yakni "vote seeking" (berorientasi pada perolehan suara), "office seeking" (berorientasi pada jabatan), dan "policy seeking" (berorientasi pada kebijakan).
"Keputusan koalisi adalah hasil kombinasi kalkulasi kekuasaan, ideologi, serta dinamika internal partai. Dalam sistem multipartai seperti di Indonesia, koalisi menjadi mekanisme untuk menjaga stabilitas pemerintahan," ujar Wardani.(Red/Tim)
