Jakarta //MSN,
Suhu politik nasional kembali memanas. Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan keras terkait maraknya aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini. Dalam pidatonya di Gorontalo, Prabowo mengaku mengetahui pihak-pihak yang diduga membiayai aksi unjuk rasa, bahkan menyebut sebagian peserta aksi hanya turun ke jalan karena imbalan uang.
"Hati-hati, lho. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gua tahu itu. Ditanya anak-anak demo, nggak ngerti. Mau demo apa? Hmmm... kami dibayar Rp200 ribu," ujar Prabowo saat berpidato, Sabtu. (27/6/2026)
Presiden juga menyebut para pihak yang diduga mendanai aksi tersebut sebagai kelompok yang merasa terusik karena berbagai praktik yang selama ini mereka lakukan mulai terungkap.
Pernyataan itu langsung memantik reaksi dari Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo. Menurutnya, jika Presiden memang memiliki data dan bukti mengenai dugaan adanya pendanaan aksi demonstrasi, maka informasi tersebut seharusnya dibuka kepada publik dan diproses melalui jalur hukum.
"Demokrasi itu membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar dugaan atau narasi yang akhirnya menjadi polemik publik. Namun kita juga tidak boleh menganggap semua demonstrasi sebagai aksi bayaran," kata Ganjar, Kamis (25/6/2026).
Ganjar menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara. Menurutnya, tidak semua aksi unjuk rasa dapat digeneralisasi sebagai aksi bayaran karena banyak masyarakat yang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan ekonomi, pendidikan, hingga kesejahteraan.
Ia juga meminta pemerintah lebih fokus merealisasikan berbagai janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat, seperti penciptaan 19 juta lapangan kerja, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, hingga penyelesaian persoalan mahalnya Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Pernyataan saling berbalas antara Presiden Prabowo dan Ganjar Pranowo pun kembali memanaskan dinamika politik nasional. Di tengah meningkatnya kritik publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, masyarakat kini menunggu apakah tudingan mengenai "demo bayaran" akan dibuktikan melalui proses hukum atau hanya menjadi bagian dari perang narasi di ruang politik.
(Red/Tim)
