PANDAN//MSN,
Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, S.H., M.H., secara resmi membuka kegiatan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Tapanuli Tengah yang berlangsung di Gedung Serbaguna Pandan, Jumat 19 Juni 2026. Agenda strategis nasional yang mengusung tema "Mencatat Ekonomi Indonesia" ini dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh elemen daerah untuk menyukseskan jalannya pendataan.
Dalam arahan utamanya, Bupati Masinton Pasaribu menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar rutinitas pendataan sektoral, melainkan sebuah ikhtiar besar dalam memotret wajah riil perekonomian daerah pascabencana yang melanda wilayah tersebut pada tahun 2025.
"Data adalah kompas pembangunan. Pembangunan yang tidak berbasis data akan kehilangan arah, tidak fokus, dan tidak tepat sasaran. Hasil Sensus Ekonomi 2026 ini nantinya akan menjadi fondasi penting dalam penyempurnaan RPJMD, RKPD, APBD, hingga strategi pengentasan kemiskinan guna mewujudkan visi Tapanuli Tengah Naik Kelas, Adil untuk Semua, Lestari dan Berkeadaban," ujar Masinton.
Bupati memaparkan, berdasarkan data sebelum bencana 2025, Tapanuli Tengah masih menghadapi tantangan berat. Tingkat kemiskinan tercatat termasuk yang tertinggi di Sumatra Utara setelah Kepulauan Nias, diiringi angka pengangguran yang relatif tinggi. Selain itu, dari total 159 desa, terdapat 80 desa yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal. Kondisi ini dipastikan mengalami pergeseran signifikan setelah hantaman bencana tahun lalu.
"Kita butuh data akurat untuk mengukur sejauh mana pemulihan ekonomi berjalan, sektor apa saja yang terdampak, serta melihat potensi ekonomi baru pascabencana. Untuk itu, saya meminta pelaku usaha memberikan data yang jujur. Seluruh data dijamin kerahasiaannya oleh Undang-Undang Statistik, tidak ada kaitannya dengan pajaknya maupun bantuan sosial," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapanuli Tengah, Akhirul Miswar, M.E. Nasution, menjelaskan bahwa pelaksanaan pendataan lapangan di Tapanuli Tengah akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Diharapkan kepada semua pihak masyarakat, aparat negara memberi informasi yang benar sehingga pemerintah memiliki data yang akurat untuk menentukan langkah-langkah pembangunan di masa yang akan datang.
(Red/Tim)
