Gunungsitoli//MSN,
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tarakhaini, Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa, Kota Gunungsitoli, menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, anggaran BUMDes Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp140.000.000 dinilai tidak transparan dan belum memberikan kejelasan kepada publik.
Warga mempertanyakan penggunaan anggaran tersebut yang dikelola oleh pengurus BUMDes, yakni Direktur Falukhata Zendrato, Sekretaris Fatiwaso Zendrato, dan Bendahara Netriani Zendrato, bersama pengurus lainnya yang menangani tiga unit usaha.
Selama kurang lebih satu tahun berjalan, masyarakat mengaku tidak pernah menerima informasi maupun laporan pertanggungjawaban terkait aktivitas dan perkembangan usaha BUMDes.
Pengelolaan BUMDes berada di bawah struktur kepengurusan desa, sementara Penjabat (PJ) Kepala Desa Tarakhaini, Meiman Jaya Zendrato, SE, berperan sebagai penasihat.
Permasalahan ini mencuat sejak realisasi anggaran tahun 2025 hingga memasuki tahun 2026, di Desa Tarakhaini, Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa, Kota Gunungsitoli.
Berdasarkan informasi yang berkembang di tengah masyarakat, terdapat dugaan penarikan dana tahap pertama sekitar Rp68.000.000 yang diperuntukkan bagi unit usaha peternakan babi. Namun hingga saat ini, pembangunan kandang ternak tersebut belum rampung dan diduga baru sebatas pondasi.
Selain itu, tiga unit usaha BUMDes yang diketahui warga meliputi:
• Penyewaan teratak dan kursi
• Distribusi Gas LPG 3 Kg
• Ketahanan pangan (peternakan babi)
Warga menilai seluruh program tersebut tidak menunjukkan perkembangan yang jelas, bahkan muncul dugaan bahwa dana hasil usaha dan penyertaan modal tidak dikelola secara optimal.
Saat dikonfirmasi pada Senin (16/3/2026), PJ Kepala Desa Tarakhaini, Meiman Jaya Zendrato, SE, menyatakan dirinya tidak mengetahui secara rinci pengelolaan BUMDes.
“Saya tidak terlalu mengetahui kegiatan BUMDes karena posisi saya hanya sebagai penasihat. Pengurus yang lebih memahami soal pengelolaan,” ujarnya dengan nada tegas.
Related: HUT Pertama Gerakan Rakyat Kota Gunungsitoli: Tanam Pohon, Sosialisasi, dan Buka Bersama
Sementara itu, Direktur BUMDes, Falukhata Zendrato, memberikan keterangan singkat bahwa dana BUMDes masih tersedia dan belum digunakan untuk program lain.
Sejumlah warga yang enggan disebutkan namanya berharap adanya audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana BUMDes tersebut.
Mereka meminta Inspektorat Kota Gunungsitoli dan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli untuk turun tangan melakukan pemeriksaan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Kami hanya ingin kejelasan. Dana ratusan juta itu harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat,” ungkap salah seorang warga.
(Tim)
