JAKARTA//MSN,
Koalisi Aktivis Jakata (KAJ)yang dimotori oleh 7 Organisasi Pergerakan yaitu: *Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI), Poros Muda NU, Gerakan Dakwah Nurani Nusantara (GDN Nusa), Pemuda Pelajar Mahasiswa Mitra Kamtibmas (PPMK), Poros Pemuda Jakarta Raya (PPJR), Front Aktivis Indonesia (FAI), Kaukus Eksponen Aktivis '98 (KEA '98)mendesak reformasi menyeluruh di tubuh Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta. Desakan kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera memanggil Kepala Dinsos DKI, Iqbal Akbarudin, untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terus disuarakan oleh Aktivis Pergerakan di Jakarta.
"Desakan itu disampaikan menyusul sejumlah isu yang mencuat, mulai dari dugaan praktik KKN, keterlambatan pencairan bantuan sosial (bansos), hingga persoalan tata kelola program kesejahteraan sosial di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Iqbal Akbarudin telah menjabat kurang lebih 9 bulan sebagai Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta namun dinilai belum mampu membawa perubahan nyata. Koalisi Aktivis Jakata (KAJ)berkomitmen untuk terus bergerak menyuarakan keadilan sosial bagi Warga Jakarta dan mendorong tata kelola birokrasi di Dinas Sosial DKI Jakarta secara transparan, akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang," tegas Hidayat Wasekjen DPP KAMAKSI di Jakarta.
Tuntutan Transparansi dan Klarifikasi Bansos
Koalisi Aktivis Jakata (KAJ) menilai kinerja dan pelayanan Dinas Sosial DKI Jakarta masih jauh dari harapan warga Jakarta. Publik berhak mendapatkan penjelasan terkait keterlambatan pencairan bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) periode Januari 2026. Program yang disorot meliputi:
Kartu Anak Jakarta (KAJ)
Kartu Lansia Jakarta (KLJ)
Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
"Selain itu,Koalisi Aktivis Jakarta juga mendesak transparansi anggaran secara transparan yang bersumber dari APBD di Dinas Sosial, Anggaran Makan dan Minum di Panti-Panti Sosial, serta data penerima manfaat KAJ, KLJ, dan KPDJ Tahun Anggaran 2026," ucap Ramadhan Isa Kornas Poros Muda NU.
Tak hanya soal data penerima, mereka turut menuntut kejelasan timeline resmi pencairan bansos periode Januari–Maret 2026, dasar hukum keterlambatan, serta laporan realisasi anggaran bansos tahun 2025 dan rencana anggaran 2026.
Audit dan Pengawasan Internal
Koalisi Aktivis Jakata (KAJ)juga mendesak pembentukan tim audit investigasi yang bekerja secara transparan, termasuk supervisi terhadap mutasi jabatan di lingkungan Dinas Sosial DKI Jakarta.
Pengawasan internal dinilai penting agar penyaluran bansos tepat sasaran dan tidak menimbulkan dugaan penyalahgunaan wewenang.
Selain itu, organisasi Aktivis tersebut meminta keterbukaan data pengadaan dan distribusi alat bantu disabilitas periode 2024–2026.
Rencana Audiensi dan Aksi Lanjutan
Dalam waktu dekat, Koalisi Aktivis Jakata (KAJ)berencana kembali mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk menyampaikan tuntutan secara langsung. Mereka juga akan mengajukan permohonan informasi ke Komisi Informasi Publik (KIP) guna mendorong transparansi di Dinsos DKI Jakarta.
Koalisi Aktivis Jakata (KAJ) juga berencana akan menggelar aksi unjuk rasa lanjutan di Kejaksaan guna mendesak pemeriksaan terhadap pejabat Dinsos DKI demi terciptanya sistem birokrasi yang bersih dan mencegah terjadinya praktik manipulasi data penerima bansos dan penyimpangan penyaluran bansos. Kami akan membentuk tim investigasi independen untuk terus melakukan pengawasan terhadap kinerja Pejabat Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai fungsi kontrol Civil Society, pungkas Aktivis Jakarta.
(Red/Tim)
.jpg)
