Jakarta//MSN,
LSM Cakrawala Nusantara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta. Massa menuntut KPK segera memeriksa Bupati Kerinci, Monadi, terkait adanya dugaan praktik fee Proyek dalam pengelolaan APBD Kerinci Tahun 2025.
Dalam orasinya, para demonstran menyebut bahwa dugaan praktik tersebut melibatkan orang-orang dekat Bupati. Orator aksi menegaskan adanya dugaan “misi terselubung” yang dijalankan melalui orang kepercayaan berinisial H. Namun, menurut massa, setelah terjadi konflik internal, posisi H dalam pengaturan proyek kemudian digantikan oleh seseorang berinisial D.
Massa juga menyoroti peran Kepala UKPBJ Kerinci berinisial AY, yang diduga membantu mengatur proses tender dan penunjukan langsung pihak-pihak yang akan memperoleh proyek APBD.
Para peserta aksi menyatakan bahwa dugaan praktik tersebut berpotensi merusak kualitas pembangunan dan mencederai tata kelola pemerintahan yang bersih.
Usai berorasi, perwakilan LSM Cakrawala Nusantara diterima langsung oleh pihak KPK di ruang Dumas (Pengaduan Masyarakat). Dalam kesempatan itu, mereka menyerahkan laporan resmi beserta dokumen pendukung, termasuk dokumen anggaran APBD Kerinci 2025.
Cakrawala Nusantara berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti sebagai upaya menjaga transparansi dan integritas dalam pengelolaan anggaran daerah.
( Red/RM)
.jpg)