MEDAN // MSN,
Pengadilan Negeri (PN) Medan Kelas IA Khusus memasang target ambisius 100% pelaporan harta kekayaan dari seluruh pegawainya pada Juni 2025 yang lalu.
Dengan adanya sasaran ini, yang mencakup LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara), terpampang jelas dalam papan informasi terbaru Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Zona Integritas di ruang lingkup pengadilan, pada Rabu.(6/8/25)
"Komitmen kami terhadap transparansi dan akuntabilitas sangat tinggi," tegas Mardison, S.H., salah satu pejabat tinggi Pengadilan Negeri Medan.
Dengan memastikan 100% pelaporan harta kekayaan, kami berharap mencegah potensi konflik kepentingan dan praktik korupsi.
Langkah ini disambut positif, namun juga diiringi kewaspadaan dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan wartawan yang telah memantau gaya hidup beberapa pegawai pengadilan.
"Harus dipantau harta kekayaannya, beberapa terlihat memiliki mobil mewah", ujar salah seorang wartawan yang enggan disebutkan namanya.
Pelaporan LHKPN dan LHKASN memang penting untuk mencegah korupsi. KPK, dengan akses ke data tersebut, dapat mendeteksi potensi penyimpangan dan memastikan pengelolaan keuangan negara yang bersih dan transparan.
Namun, pengawasan publik juga diperlukan untuk memastikan komitmen tersebut dijalankan secara konsisten dan dibutuhkan transparansi kepada publik.(Red/Tim)
