.jpg)
Aceh Timur // MSN,
Perubahan yang diharapkan dari reformasi birokrasi pendidikan di Aceh Timur justru terbalik arah Dinas Pendidikan Aceh Timur, Seharusnya menjadi jantung kemajuan intelektual justru tersandera oleh gaya oknum kepemimpinan otoriter.
Bustami,Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kadisdikbud Kabupaten Aceh Timur, disebut-sebut telah menjalankan kekuasaan layaknya seorang diktator. Satu arah, satu suara, tanpa ruang kritik.
Belum genap setengah tahun menjabat, ketidak puasan mulai menjadi perbincangan di ruang diskusi ASN, aktivis, hingga kalangan para jurnalis yang kerap melontarkan tudingan Bustami,gunakan jabatan sebagai alat kekuasaan pribadi, bukan pelayanan publik.Contoh salah satu Kasus pemindahan sepihak terhadap ASN berinisial MW menjadi bukti nyata dari wajah kediktatoran Bustami.
MW Sosok ASN yang dikenal aktif dan vokal. Sebelum dipindahkan tugasnya dari Disdikbud Ia cuma mempertanyakan keberadaan seorang ASN Disdikbud Aceh Timur yang mangkir kerja selama hampir dua tahun Namun bukannya mendapat dukungan untuk menegakkan kedisiplinan, MW justru dihadiahi mutasi ke Kecamatan Sungai Raya.
Sumber internal menyebut bahwa oknum yang mangkir itu merupakan ‘orang dalam’ Bustami. Jika benar, maka yang terjadi bukan lagi pelanggaran birokrasi, melainkan nepotisme terang-terangan. Disdikbud telah berubah dari lembaga pendidikan menjadi panggung sandiwara kekuasaan tempat kesetiaan dibayar mahal dan kejujuran dibuang ke parit.
“Ini pembusukan dari dalam. Siapa yang berani bersuara, langsung dicap musuh,” ujar salah satu ASN senior yang kami temui awak Media ini pada Rabu (30/07/2025) ,dengan wajah penuh cemas. Ia meminta namanya dirahasiakan, karena ia tahu: suara kebenaran di lingkungan Disdikbud saat ini bisa menjadi tiket cepat menuju pembuangan birokrasi.
Bustami Juga disebut alergi terhadap wartawan, ketika diKonfirmasi berulang kali lewat whatsapp tidak dibalasnya. Telepon juga tidak mau diangkat, menyapa pun tidak, Terkesan seakan media ini adalah musuh yang wajib dihindari. Lalu untuk siapa ia bekerja jika bukan untuk rakyat yang ingin tahu kebenaran?....
Sikap anti-transparansi ini menambah panjang daftar kebobrokan moral birokrasi pendidikan Aceh Timur. Media sebagai pilar demokrasi dianggap gangguan, bukan mitra. ASN yang kritis dicurigai, bukan diapresiasi. Rakyat yang bertanya dianggap lancang. Ini bukan hanya kediktatoran administratif—ini adalah upaya pembungkaman secara sistemik.
(M.Alimin)
