Medan // MSN,
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution, kembali menuai apresiasi atas komitmennya membangun daerah-daerah terpencil. Kali ini, pujian datang dari Ketua Lembaga Pemerhati Kinerja Pemerintah (LPKP) Provinsi Sumatera Utara, Fajar Trihatya, S.E., yang menilai kebijakan tersebut sebagai bukti nyata keberpihakan kepada rakyat kecil.
Dalam pernyataan resminya di Medan, Selasa (20/5/2025), Fajar menyebut langkah Gubernur Bobby bukan sekadar retorika politik, melainkan wujud konkret dari visi keadilan sosial yang berorientasi pada pemerataan pembangunan.
“Gubernur Bobby menunjukkan keberanian dan visi kepemimpinan yang kuat. Ia tak hanya fokus membenahi pusat kota, tetapi turun langsung ke desa-desa yang selama ini terpinggirkan. Ini menyentuh aspek kemanusiaan, bukan sekadar infrastruktur,” ujar Fajar.
Ia mengungkapkan sejumlah program strategis yang mulai dirasakan masyarakat, seperti pembangunan jalan antarkecamatan, penyediaan air bersih, serta akses internet untuk desa. Desa-desa seperti Sionggang, Parmonangan, dan Simangambat disebut sebagai contoh wilayah yang kini merasakan dampak positif pembangunan tersebut.
“Dulu kondisi jalan di sana sangat memprihatinkan. Sekarang, akses sudah mulai membaik. Ini berdampak besar bagi anak-anak sekolah, petani, dan mobilitas masyarakat secara umum,” tambahnya.
Lebih jauh, Fajar menegaskan bahwa pembangunan harus holistik—bukan hanya membangun fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Konektivitas yang baik, menurutnya, menjadi kunci terbukanya akses pendidikan, kesehatan, dan perekonomian desa.
“Jika anak-anak tak perlu lagi berjalan kaki belasan kilometer untuk sekolah, dan hasil panen mudah dibawa ke pasar, maka perubahan sosial akan terjadi. Itulah esensi pembangunan sejati,” katanya.
Fajar juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Ia mendorong pelibatan warga lokal dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek agar tercipta rasa memiliki dan keberlanjutan program.
“Pembangunan akan lebih efektif bila warga turut menjadi pelaksana dan pengawas di lapangan. Prioritaskan tenaga kerja lokal,” tegasnya.
Selain dari LPKP Sumut, dukungan juga mengalir dari organisasi masyarakat lintas agama. Rukun Komunitas Lintas Agama (RKLA) menyatakan kesiapan untuk bersinergi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sangat penting. RKLA siap mendukung arah pembangunan yang inklusif dan berkeadaban,” ujar Fajar, yang juga aktif di forum lintas komunitas tersebut.
Menutup pernyataannya, Fajar menegaskan bahwa LPKP Sumut akan terus mengawal kebijakan publik di Sumut secara objektif dan kritis.
“Kami akan terus berada di garda terdepan mendukung kebijakan pro-rakyat. Namun kami juga tidak segan memberikan kritik konstruktif demi perbaikan dan keberlanjutan pembangunan,” pungkasnya.(Red/Tim)
