Ibukota Nusantara //MSN,
Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) masih menjadi isu politik yang tidak ada habisnya. Baru-baru ini ada saja kawan yang mencoba mewacanakan stop IKN. Itulah yang menggerakkan penulis untuk menjelaskan masalah ini.
Kelompok yang sudah kalah dalam pilpres pun begitu juga. Belum move-on dan masih juga memproduksi analisa yang keliru. Bahkan kelompok ini terus membuat spekulasi bahwa Presiden Prabowo akan menghentikan pembangunan IKN. Padahal itu tidak betul. Pembangunan IKN masih terus dijalankan oleh pemerintahan terpilih ini, Selasa.(31/12/24)
Memang harus diakui, banyak langkah pembangunan yang perlu dievaluasi. Seperti soal jadwal dan pentahapan, besaran anggaran yang dialokasikan, buruknya pendekatan dan penanganan penduduk, lemahnya sistem kelembagaan, pendekatan proyek konstruksi ketimbang pengembangan kawasan, lemahnya tanggung jawab peningkatan modal milik negara, obral hak pakai, dan lain-lain, hingga strategi mengandalkan investor asing. Semua kekeliruan itu harus segera dievaluasi dan segera diperbaiki.
Strategi "mengejar investor", ini sudah dalam tahapan memalukan negara.
Masayoshi Son, konglomerat dunia pemilik Softbank, yang semula mau akhirnya bilang, dia akan investasi di IKN jika penduduknya sudah 5 juta.
Bah! Terakhir, gagalnya strategi mencari investor dunia ini dibelokkan ke investor lokal yang dipimpin Aguan.
Kegagalan mendatangkan investor asing ini pun masih ditutupi dengan alasan yang dibuat-buat. Akhirnya merembet ke soal PSN dan pembangunan PIK-2 yang ibarat buldozer meratakan tanah. Bah!
Mengajukan pentingnya IKN bukanlah bermaksud hendak menutupi semua persoalan itu. Alasan pemindahan Ibu Kota Negara sudah sangat jelas.
Tujuannya untuk menumbuhkan episentrum baru pembangunan di luar Jawa dan Jabodetabek.
Ini tujuan yang sangat makro dan jangka panjang. Lebih dari 90 persen wilayah belum dibangun secara memadai dalam konteks pembangunan wilayah nasional.
Sangatlah tidak memadai jika dibahas dengan kerangka ekonomi saja, tanpa pemahaman pembangunan wilayah. Apalagi jika memakai perspektif lain yang lebih mikro.
Melanjutkan IKN tidak cukup dengan modal "omon-omon". Pemerintah perlu menyadari, bahwa kesuksesan pembangunan IKN terletak pada cara-cara pelaksanaannya yang sangat handal.
Hasil yang tampak tanpa manipulasi itulah yang penting. Oleh karena itu, evaluasi langkah-langkah pembangunan secara terus menerus adalah mutlak.
Sikap apologi, apalagi 'tipulogi", jelas sangat berpotensi menjerumuskan IKN. Begitu juga dengan gerakan "buzzing" melalui selfie-selfie dan pembuatan vlog di IKN, tidaklah diperlukan.
Pemerintah harus cepat mengerahkan langkah-langkah yang masif namun komunikatif, produktif dan efektif. Jauh dari inefisiensi belanja negara.
Sebagai contoh, pembangunan sebuah menara apartemen ASN yang berbiaya hingga sekitar 250 milyar rupiah harus diaudit ulang. Ini angka yang sangat kemahalan. Program penyiapan personil ASN pun harus dijalankan dengan pendekatan yang partisipatif.
Bukan dengan unjuk kekuasaan semata. Begitu pula pentahapan pengembangan wilayah antara IKN dan Balikpapan dan Samarinda, harus direncanakan dengan sangat matang.
Hematlah memakai anggaran, cukup 1 persen dari APBN, namun banyak hasilnya. Itulah salah satu strategi untuk segera menyatukan bangsa yang terbelah ini dalam IKN.
Bangsa Indonesia merindukan kinerja pelaksanaan IKN yang memberi harapan. Yaitu benar-benar terwujudnya Indonesia Baru yang moderen dan berkemajuan. Sejak di bawah pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo, IKN Nusantara kini sudah menjadi agenda bangsa.
Bukan lagi kepentingan kelompok politik. Buruk implementasi, IKN dibelah. Kinerja implementasi IKN adalah kunci.
(Red/Tim)
Sumber:M. Jehansyah Siregar, Ph.D (Dosen SAPPK-ITB)
.jpg)
.jpg)
