-->


News

Rp55 Juta Raib, Mimpi Kerja di Korea Berujung Deportasi: Polres Indramayu Bongkar Dugaan TPPO"

Admin

 

INDRAMAYU//MSN, 

Iming-iming gaji Rp25 juta per bulan untuk bekerja di Korea Selatan justru berujung petaka bagi seorang perempuan asal Kabupaten Indramayu. Bukannya mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan, korban berusia 48 tahun itu malah dideportasi otoritas imigrasi Korea Selatan setelah dokumen keberangkatannya dinyatakan bermasalah.

Ironisnya, korban mengaku telah mengeluarkan uang hingga Rp55 juta untuk biaya penempatan kerja. Kasus tersebut kini berhasil diungkap Satreskrim Polres Indramayu, Polda Jawa Barat, dengan menetapkan dua perempuan sebagai tersangka dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Pengungkapan perkara ini disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Wakapolres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin, didampingi Kasat Reskrim AKP Muchammad Arwin Bahar, Kasi Humas AKP Tarno, serta Kanit PPA Ipda Ragil Zaini Firdaus, Jumat (20/11/2026).

Kapolres Indramayu AKBP Prianggo P.M. melalui Kasat Reskrim AKP Muchammad Arwin Bahar menjelaskan, kedua tersangka masing-masing berinisial S (58), warga Kecamatan Lohbener, dan SN (37), warga Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu.

Kasus ini bermula pada Agustus 2026 ketika korban, warga Kecamatan Arahan, mencari peluang pekerjaan di luar negeri. Melalui seorang kenalan, korban kemudian dipertemukan dengan tersangka S yang menawarkan pekerjaan di Korea Selatan.

Korban dijanjikan pekerjaan sebagai buruh pabrik, pekerja perkebunan, maupun housekeeping dengan gaji Rp25 juta per bulan. Kontrak kerja disebut berlangsung selama enam bulan dan dapat diperpanjang.

Tak hanya itu, tersangka juga menjanjikan proses keberangkatan yang resmi dan cepat dengan biaya penempatan sebesar Rp55 juta.

Pada 29 Agustus 2026, korban dipertemukan dengan tersangka SN yang disebut berperan sebagai pihak agensi. Korban kemudian menyerahkan dokumen persyaratan serta membayar uang Rp55 juta secara bertahap melalui S untuk diteruskan kepada SN.

Proses perekrutan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor, wawancara, hingga pengurusan visa. Namun, menurut hasil penyidikan, korban tidak pernah mendapatkan pelatihan bahasa maupun keterampilan kerja sebelum diberangkatkan.

Puncaknya, pada 23 September 2026, korban dijemput SN dan dibawa ke Jakarta. Sehari kemudian, korban diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta menuju Korea Selatan dengan transit di Singapura.

Namun, harapan untuk memperoleh pekerjaan justru kandas setibanya di Bandara Jeju pada 25 September 2026. Korban diamankan petugas imigrasi setempat karena dokumen yang dibawanya dinyatakan bermasalah.

Setelah menjalani pemeriksaan dan berada dalam pengawasan petugas imigrasi selama sekitar tiga hari, korban akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada 28 September 2026. Ironisnya, biaya pemulangan tersebut harus ditanggung sendiri oleh korban.

Menurut kepolisian, hingga perkara ini diungkap, kedua tersangka belum memberikan pertanggungjawaban atas kegagalan penempatan kerja tersebut.

Diduga Raup Keuntungan dari Perekrutan

Dari hasil penyidikan, polisi menduga kedua tersangka menjalankan proses perekrutan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Tersangka S disebut menerima keuntungan sebesar Rp5 juta, sedangkan SN diduga memperoleh Rp10 juta dari proses penempatan korban.

Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya paspor korban, kuitansi pembayaran senilai Rp40 juta, rekening koran, empat lembar boarding pass, dua kartu identitas tersangka, serta satu unit mobil Ford Titanium warna putih.

Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2026.

Ancaman hukuman dalam perkara dugaan TPPO tersebut mencapai 15 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp5 miliar. Sementara pelanggaran penempatan pekerja migran oleh perseorangan dapat diancam pidana hingga 10 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.



Polisi Siapkan Pemulihan Hak Korban

Selain proses hukum terhadap kedua tersangka, Polres Indramayu juga menyiapkan langkah pemulihan hak korban.

Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja serta pengajuan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Polres Indramayu juga memperkuat langkah pencegahan TPPO melalui sosialisasi kepada calon pekerja migran di sejumlah lembaga pelatihan dan perusahaan penempatan tenaga kerja.

Edukasi tersebut telah menjangkau 176 peserta di lima lembaga, yakni LPK Bina Herra Bersama, LPK Dai Ninki Indonesia, PT CBM, LPK Hanaman Nihon, dan PT Keluarga Samudera Indonesia.

Selain itu, kepolisian melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD), termasuk penegakan hukum di kawasan Stasiun Jatibarang.

Wakapolres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming gaji besar.

Masyarakat diminta memastikan legalitas perekrut, keabsahan dokumen, serta prosedur penempatan pekerja migran sebelum menyerahkan uang maupun dokumen pribadi.


Sementara itu, Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan tindak kriminalitas maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Pelaporan dapat dilakukan melalui Layanan Polisi 110 atau layanan Lapor Pak Polisi – Siap Mas Indramayu melalui WhatsApp resmi di nomor 081999700110.

Pengungkapan kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak mudah tergiur janji pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri tanpa memastikan seluruh proses perekrutan dan pemberangkatan dilakukan melalui jalur yang sah.

(KAPERWIL MSN JAWA BARAT)

Share:
Komentar

Berita Terkini