Medan //MSN,
Penanganan dugaan korupsi pengadaan atribut siswa SMP bagi keluarga kurang mampu senilai Rp16 miliar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan kembali menuai sorotan publik.
Program yang seharusnya membantu siswa dari keluarga kurang mampu itu diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Sejumlah pihak menilai adanya potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD tersebut.
Aktivis antikorupsi di Medan, Bung Joe, menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh lamban dalam menangani perkara ini.
“Ini anggaran untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kalau benar terjadi penyimpangan, ini sangat keterlaluan. Aparat harus segera mengusut tuntas dan membuka ke publik secara transparan,” tegas Bung Joe, pada Senin (13/4/2026).
Ia juga meminta agar seluruh pihak yang terlibat, baik dari internal dinas maupun pihak rekanan, diperiksa tanpa tebang pilih.
“Jangan sampai kasus ini menguap begitu saja. Harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab. Jangan hanya berhenti di level bawah,” tambahnya.
Senada dengan itu, pengamat kebijakan publik, Rahma Dani, menilai bahwa kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran pendidikan.
“Jika benar ada korupsi, maka ini bukan hanya merugikan negara, tapi juga merampas hak siswa untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak,” ujarnya.
Hingga saat ini, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi secara rinci mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus tersebut.
Masyarakat pun berharap aparat penegak hukum dapat segera menuntaskan perkara ini demi menjaga kepercayaan publik serta memastikan anggaran pendidikan benar-benar tepat sasaran.
(Red/Tim)
