SIBOLGA //MSN,
DPRD Kota Sibolga bersama Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Sibolga menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Koordinator Wilayah (Korwil) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Sibolga, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Sibolga, pada Senin (08/06/2026) siang. Rapat ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan serta mencari solusi atas berbagai kendala operasional Program MBG.
RDP dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Sibolga, Ansyar Afandi Paranginangin, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kota Sibolga, Dr. (HC). H.M. Jamil Zeb Tumori, S.H., M.A.P., M.I.Kom., CAND, dan dihadiri sejumlah anggota DPRD lintas fraksi, antara lain Hj. Augustina Mariaty, S.Si., Apt., Abdul Yazid Tampubolon, Hj. Syuryanty Sidabutar, S.K.M., Hj. Nurarifah, S.K.M., dan Lo’osokhi Gulo. Hadir pula jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga diantaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Sibolga, Josua Hutapea, S.Sos., Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Setda Kota Sibolga, Denni Aprilsyah Lubis, S.T., M.Kom., pimpinan OPD terkait, serta seluruh Kepala SPPG se-Kota Sibolga.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Sibolga, Ansyar Afandi Paranginangin, menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan Program MBG berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat optimal bagi peserta didik.
Program MBG menyangkut hak dasar anak-anak kita. Karena itu, kualitas gizi, ketepatan waktu distribusi, serta standar kesehatan harus benar-benar dijaga. DPRD akan terus melakukan pengawasan agar program ini berjalan akuntabel dan sesuai aturan,” tegas Ketua DPRD.
Selain itu, DPRD meminta setiap Kepala SPPG menyampaikan evaluasi kinerja dan berbagai kendala yang dihadapi, khususnya terkait pengelolaan logistik dan pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
Berdasarkan hasil diskusi, DPRD Kota Sibolga merumuskan lima rekomendasi utama yang akan disampaikan secara resmi kepada Wali Kota Sibolga, yaitu:
1. Mengoptimalkan penggunaan bahan pangan, logistik, termasuk LPG, serta tenaga kerja lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Sibolga.
2. Mendorong pengembangan sentra produksi tahu dan tempe di 17 titik kelurahan melalui pembinaan Dinas Koperasi dan UKM untuk memenuhi kebutuhan protein nabati dari dalam daerah.
3. Menyusun kajian ilmiah guna mengukur dampak Program MBG terhadap status gizi dan prestasi belajar siswa.
4. Meningkatkan pengawasan, standardisasi, dan sertifikasi higienitas dapur produksi oleh Dinas Kesehatan secara berkala.
5. Memperkuat tata kelola SPPG agar lebih profesional, transparan, dan terintegrasi dengan Satgas MBG Pemko Sibolga
Ia mengakui tingginya beban administrasi yang dihadapi Kepala SPPG dalam penyusunan SPJ, sehingga sering kali mendorong pengadaan bahan baku dari satu pemasok besar. Namun demikian, pihaknya tetap mendorong keterlibatan UMKM lokal karena memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.
“Melibatkan UMKM lokal memang membutuhkan ketelitian administrasi, tetapi manfaatnya sangat besar bagi perekonomian masyarakat. Untuk tenaga kerja umum, kami berharap tetap mengutamakan warga lokal,” jelas Asisten II.
Ia juga menjelaskan bahwa pengukuran keberhasilan gizi siswa dilakukan melalui metode antropometri yang menjadi ranah teknis Dinas Kesehatan, sementara Dinas Pendidikan berfokus pada kesiapan fasilitas dan validitas data peserta didik. Untuk mengurangi potensi mubazir makanan, Pemko berencana menyebarkan kuesioner kepada orang tua siswa guna memetakan preferensi menu.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Sibolga, Josua Hutapea, S.Sos., menyampaikan bahwa Program MBG telah menunjukkan manfaat yang luas, termasuk dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan saat kondisi pascabencana.
Ia juga melaporkan bahwa proses penerbitan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) bagi dapur SPPG terus berjalan guna memastikan legalitas operasional. Selain itu, Pemko Sibolga akan berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga komoditas akibat meningkatnya kebutuhan logistik Program MBG di wilayah Kota Sibolga.
RDP ditutup dengan komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Sibolga untuk memperkuat koordinasi, pengawasan, dan komunikasi dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis serta mewujudkan Kota Sibolga sebagai percontohan pengelolaan SPPG terbaik di Indonesia.
(Red/Tim)
