Jakarta // MSN,
Nama pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad atau yang lebih dikenal sebagai Haji Isam, kembali menjadi sorotan publik, Minggu.(24/5/26)
Selain dikenal sebagai pemilik jaringan bisnis besar, namanya juga ramai dibahas dalam diskusi mengenai proyek strategis nasional (PSN) di Papua dan keberadaan sejumlah tokoh yang memiliki hubungan keluarga maupun profesional dengannya di pemerintahan.
Haji Isam merupakan pendiri Jhonlin Group, grup usaha yang bergerak di berbagai sektor strategis. Jaringan bisnisnya mencakup pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit, agribisnis, logistik, pelabuhan, transportasi udara, manufaktur, hingga energi dan biodiesel.
Perjalanan bisnis Haji Isam kerap disebut sebagai kisah dari bawah. Sejumlah profil media menyebut ia pernah bekerja sebagai sopir truk pengangkut kayu dan menjalani pekerjaan di bidang transportasi sebelum akhirnya membangun usaha sendiri yang kemudian berkembang menjadi salah satu kelompok bisnis besar nasional.
Sejumlah perusahaan yang sering dikaitkan dengan jaringan bisnisnya antara lain Jhonlin Agro Raya, Jhonlin Air Transport, Jhonlin Marine and Shipping, Jhonlin Baratama, Jhonlin Plantation, serta Jhonlin Energy.
Selain gurita bisnisnya, nilai kekayaan Haji Isam juga kerap menjadi perhatian publik. Berdasarkan berbagai estimasi media dan perhitungan yang mengacu pada nilai saham serta aset perusahaan yang terhubung dengan jaringan bisnisnya, kekayaannya ditaksir mencapai lebih dari Rp100 triliun.
Beberapa estimasi bahkan menempatkan nilainya di kisaran Rp101,3 triliun hingga Rp150 triliun. Namun angka tersebut merupakan estimasi dan bukan angka resmi yang diumumkan langsung oleh Haji Isam maupun lembaga pemeringkat internasional.
Nama Haji Isam juga ikut masuk dalam pembahasan publik terkait film dokumenter Pesta Babi. Film tersebut menyoroti proyek-proyek berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan seperti food estate, perkebunan skala besar, bioetanol, dan pembukaan lahan.
Dokumenter itu mengangkat isu dampak pembangunan terhadap masyarakat adat, ruang hidup, dan kawasan hutan.
Sorotan terhadap proyek-proyek besar di Papua pun terus memicu perdebatan publik. Di satu sisi pemerintah mengklaim proyek tersebut sebagai upaya percepatan pembangunan dan ketahanan pangan nasional.
Namun di sisi lain, kritik bermunculan dari aktivis lingkungan, kelompok masyarakat adat, hingga organisasi sipil yang mempertanyakan transparansi, dampak ekologis, serta potensi hilangnya ruang hidup masyarakat lokal di wilayah timur Indonesia.(Red/Tim)
